Pemerintah Yaman dan Pemberontak di Selatan Teken Perjanjian Damai

RIYADH, SATUHARAPAN.COM- Pemerintah yang sah di Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok pemberontak di selatan, menandatangani "Perjanjian Riyadh" pada hari Selasa (5/11), yang disponsori pemerintah Arab Saudi.

kedua pihak menyepakai perjanjian damai disaksikan Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang secara resmi mengumumkan kesepakatan itu, menurut laporan Al Arabiya.

Pangeran Mahkota Saudi Arabiya, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa perjanjian itu adalah "sebuah langkah menuju solusi politik untuk mengakhiri perang di Yaman." Kesepakatan antara kedua pihak sebagai persatuan untuk melawan milisi Houthi yang didukung Iran.

Poin-poin utama dari kesepakatan itu termasuk kembalinya pemerintah yang sah ke Aden dalam waktu tujuh hari, penyatuan semua formasi militer di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan, dan pembentukan pemerintahan yang efisien yang dibuat setara antara Yaman utara dan selatan.

Penandatanganan perjanjian tersebut juga dihadiri Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Yaman, Abdrabbu Mansour, dan Presiden STC, Aidarus al-Zoubaidi.

Yaman menghadapi perang saudara yang telah berlangsung lima tahun dan telah menyebabkan setidaknya 91.000 orang meninggal, dan kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Sementara itu, sebagian besar penduduknya mengalami kelaparan.

PBB menyebutkan bahwa sekitar 80 persen dari sekitar 30 juta penduduk Yaman hidup bergantung dari bantuan. Akibat perang adalah hilangnya 899 kegiatan ekonomi sejak 2015, dengan nilai sekitar 89 miliar dolar AS.

Angka kekurangan gizi di Yaman mencapai 25 persen dan meningkat menjadi 36 persen, bahkan jika perang terus berlanjut akan menjadi 50 persen pada 2022. PBB menggambarkan akibat perang di Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Editor : Sabar Subekti