Iran Larang Chatting Online Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memiliki Hubungan Keluarga

IRAN, SATUHARAPAN.COM – Sebuah fatwa telah dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, fatwa tersebut melarang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan apapun untuk melakukan chatting online, kata media Iran mengutip laporan dari www.khamenei.ir pada Selasa (7/1).

Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggapan atas pertanyaan yang masuk di website pemimpin tertinggi tersebut. Jawabannya adalah: "Mengingat amoralitas yang sering terjadi di chatting, maka itu tidak diizinkan." 

Sebelum mengeluarkan fatwa ini pemerintah Iran telah memblokir aplikasi chatting WeChat, sebuah aplikasi sosial yang sedang populer dimana memungkinkan para pengguna smartphone berinteraksi di sosial media

Pihak berwenang di Teheran sangat sensitif terhadap web sosial media dan telah memblokir akses ke beberapa situs termasuk facebook dan twitter.

Kesensitifan pihak berwenang Teheran ini disebabkan oleh banyaknya aksi protes yang dilakukan oleh para aktivis melalui sosial media pada saat pemilihan presiden 2009 yang menimbulkan banyak perdebatan.

Sosial media banyak digunakan untuk menimbulkan isu-isu ekonomi dan propaganda politik yang di besar-besarkan, untuk menunjukkan betapa buruknya kondisi pemerintah yang ada di Iran. Dengan menimbulkan isu-isu ekonomi dan propaganda tersebut para aktivis berusaha untuk menurunkan atau bahkan mencegah partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden di Iran pada saat itu.

Pemblokiran sosial media bukan berarti menghentikan para pengguna internet di Iran untuk tetap eksis di sosial media. Para pengguna internet di Iran tidak kehilangan akal, mereka menghindari sensor pemerintah dengan merubah proxy dari internet mereka.

Ironisnya, banyak pejabat Iran yang memiliki akun facebook dan twitter aktif, termasuk Presiden Hassan Rouhani yang memiliki 163.000 followers di akun twitter miliknya,.

Pada November 2013 Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam, Ali Jannati mengatakan pada kantor berita Iran bahwa pemerintah harus memungkinkan masyarakatnya untuk mengakses sosial media seperti Twitter dan Facebook. Bahkan sosial media lainnya harus dapat diakses dan keilegalan pun harus segera dihapuskan, Jannati menambahkan. (alarabiya.net/berbagai sumber)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja