Iran Persiapkan Ekonomi Pascapencabutan Sanksi

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM - Presiden Iran, Hassan Rouhani menyatakan optimismenya bahwa kesepakatan nuklir dengan negara-negara adidaya tinggal selangkah lagi dan pemerintahnya sudah mempersiapkan ekonominya menghadapi pencabutan sanksi.

“Negosiasi dengan kelompok P5 + 1 berada pada tahap sensitif dan Republik Islam Iran sedang mempersiapkan (periode) pascaperundingan dan pasca (pencabutan) sanksi,” ujarnya, hari Rabu (8/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Rouhani kepada wartawan di bandara Mehrabad Teheran sebelum terbang ke Rusia untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai (SOC) pada hari Jumat.

Iran telah mengajukan diri untuk bergabung dengan SOC yang beranggotakan Tiongkok, Rusia dan bekas republik Soviet di Asia Tengah.

Rouhani mengatakan Tiongkok dan Rusia akan mengadakan pembicaraan mengenai isu nuklir dalam pertemuan tersebut yang digelar di Ufa, sebuah kota yang terletak sekitar 1.100 kilometer sebelah timur Moskow.

Kedua negara tersebut juga menjadi bagian dari P5 + 1 bersama dengan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat serta Jerman.

PBB akan Pertahankan Sanksi Perdagangan Senjata

Sehari sebelumnya, seorang pejabat Amerika Serikat mengklaim sanksi PBB terhadap perdagangan senjata dan penjualan rudal terkait program nuklir Iran akan tetap dipertahankan meski kesepakatan tercapai.

“Sanksi terhadap perdagangan senjata akan dipertahankan, begitu juga dengan rudal,” ujar pejabat senior AS, hari Selasa (7/7).

Namun, ia menolak memberikan keterangan secara spesifik. Hal itu mengindikasikan resolusi Dewan Keamanan PBB atas sanksi terhadap Iran masih mungkin diamendemen.

Sedangkan seorang pejabat Iran, hari Senin (6/7), mengungkapkan bahwa Teheran berupaya agar embargo senjata PBB dicabut dalam kesepakatan nuklir negara tersebut.

“Tidak ada bukti embargo senjata memiliki kaitan dengan isu nuklir,” ujarnya.

Pejabat senior AS mengakui bahwa perundingan nuklir Iran “bukan negosiasi mengenai rudal” dan “negara-negara di dunia diizinkan memiliki program rudal konvensional.”

Namun, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat “ketentuan-ketentuan... terhadap teknologi dan rudal yang mampu membawa senjata nuklir sebagai bagian dari dasar resolusi tersebut terkait nuklir. Dan kami sedang menangani hal itu,” ujarnya.

“Hal itu berarti sanksi akan tetap diberlakukan dan kami sudah berulang kali menyatakan hal tersebut,” imbuhnya.

Negosiasi ini telah melewati batas waktu awal yang ditetapkan yaitu pada tanggal 30 Juni dan semua pihak menyetujui dilanjutkan hingga hari Selasa (7/7). Namun karena kesepakatan masih belum tercapai juga, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan pada hari Selasa bahwa pembicaraan akan diteruskan selama "beberapa" hari lagi. (AFP)