Iran Tuduh Kesepakatan Sudan dan Israel sebagai “Palsu”

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Kementerian luar negeri Iran pada hari Sabtu (24/10) menggambarkan kesepakatan Sudan dan Israel yang ditengahi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan sebagai "palsu" dan menuduh Khartoum membayar uang tebusan sebagai imbalan untuk Washington menghapusnya dari daftar negara sponsor terorisme.

Kesepakatan pada hari Jumat itu menandai pemerintah Arab ketiga setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain menyingkirkan permusuhan dengan Israel dalam dua bulan terakhir.

“Bayar dengan cukup uang tebusan, tutup mata Anda pada kejahatan terhadap Palestina, maka Anda akan dikeluarkan dari apa yang disebut daftar hitam 'terorisme',” kata kementerian mentweet. “Jelas, daftar itu sama palsunya dengan perang AS melawan terorisme. Memalukan."

Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan pada hari Senin (19/10) bahwa dia akan mengeluarkan Sudan dari daftar setelah menyetor US$ 335 juta yang telah dijanjikan untuk dibayar sebagai kompensasi bagi korban.

Khartoum sejak itu menempatkan dana tersebut di rekening penampungan khusus untuk korban serangan Al Qaeda di kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998.

Trump juga mengatakan Palestina "ingin melakukan sesuatu" tetapi tidak memberikan bukti. Para pemimpin Palestina mengecam negara Arab baru-baru ini membuka hubungan dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan nasionalis mereka untuk menjadi negara bagian di wilayah yang diduduki Israel. Mereka telah menolak untuk terlibat dengan upaya pemerintahan Trump, melihatnya sebagai bias dalam mendukung Israel.

Para pemimpin militer dan sipil dari pemerintah transisi Sudan berbeda pendapat mengenai seberapa cepat dan seberapa jauh harus melangkah dalam membangun hubungan dengan Israel.

Poin penting dalam negosiasi tersebut adalah desakan Sudan bahwa setiap pengumuman penghapusan Khartoum dari sebutan terorisme tidak secara eksplisit terkait dengan hubungan dengan Israel.

Sudan masuk dalam daftar negara sponsor terorisme pada tahun 1993 ketika Omar Al-Bashir berkuasa. Dia telah digulingkan, tetapi daftar itu mempersulit pemerintah transisi di Khartoum untuk mengakses bantuan hutang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti