Iran Wajibkan Pakai Masker di Ruang Publik Ibu Kota

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Iran mewajibkan mengenakan masker di depan umum di Teheran pada hari Sabtu (10/10) dan pelanggaran yang dapat dihukum denda, kata Presiden Iran, Hassan Rouhani, ketika gelombang ketiga infeksi virus corona melanda seluruh negeri.

Jumlah kematian harian akibat COVID-19 mencapai 239 pekan ini di Iran, negara yang paling parah terkena dampak di Timur Tengah.

Pada hari Sabtu, kementerian kesehatan melaporkan 195 kematian dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban menjadi 28.293 orang. Ada 3.875 kasus baru, kata juru bicara kementerian, Sima Sadat Lari, kepada televisi pemerintah.

Masker telah diwajibkan di ruang publik sejak Juli. Rouhani mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi bahwa siapa pun yang tertangkap basah di luar ruangan tanpa masker di ibu kota akan didenda 500.000 real, dan mereka yang terinfeksi virus corona yang tidak melakukan karantina sendiri atau memberi tahu teman dan kolega tentang penyakit mereka akan didenda dua juta real.

Sekolah, masjid, toko, restoran, dan institusi publik lainnya di Teheran ditutup selama sepekan pada 3 Oktober dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus. Gubernur kota memperpanjang penutupan pada hari Jumat (9/10) selama sepekan lagi.

Ekonomi Merosot

Rial Iran jatuh ke level terendah baru terhadap dolar AS pada hari Sabtu ketika ekonomi negara itu terhuyung-huyung akibat pandemi dan sanksi Amerika Serikat. Dolar dijual dengan harga 304.300 real di pasar tidak resmi, naik dari 295.949 pada hari Jumat, menurut situs valuta asing Bonbast.com.

Sementara itu, Mohammad-Baqer Nobakht, Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas perencanaan ekonomi, menjadi pejabat terbaru yang terinfeksi virus corona. “Saya sedang dipantau. Kondisi umum saya baik,” katanya.

Dua wakil presiden lainnya telah terinfeksi sebelumnya dan setidaknya dua pejabat senior meninggal dunia karena COVID-19.

Amerika Serikat memberikan sanksi baru pada sektor keuangan terhadap Iran pada hari Kamis. Teheran menuduh Washington merusak kemampuannya untuk membayar kebutuhan dasar selama pandemi. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti