Israel dan Arab Saudi Bergerak Menuju Kerangka Kerja Kesepakatan

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Israel dan Arab Saudi bergerak menuju garis besar kesepakatan bersejarah yang ditengahi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan setelah beberapa dekade bermusuhan, Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat (29/9) malam.

Presiden AS, Joe Biden, berharap untuk mengubah Timur Tengah, dan meraih kemenangan diplomatik pada tahun pemilu, dengan mendapatkan pengakuan atas Israel oleh Arab Saudi.

"Semua pihak telah sepakat, saya pikir, kerangka dasar untuk apa yang mungkin bisa kita dorong," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, kepada wartawan. "Tetapi, seperti dalam pengaturan rumit apa pun, yang pasti akan terjadi, semua orang harus melakukan sesuatu. Dan semua orang harus berkompromi dalam beberapa hal."

Amerika Serikat telah mendesak sekutunya di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan diplomatik, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan serupa, yang disebut sebagai Perjanjian Abraham, dan melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, baru-baru ini mengatakan kedua belah pihak semakin dekat, begitu pula Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Riyadh telah mencari jaminan keamanan, termasuk sebuah perjanjian, dengan Amerika Serikat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel, “bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina”, tiga sumber regional yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters.

Menurut Reuters, perjanjian tersebut mungkin tidak akan mencapai kesepakatan, jaminan pertahanan gaya NATO yang awalnya diinginkan kerajaan tersebut ketika masalah ini pertama kali dibahas antara bin Salman dan Biden selama kunjungan presiden AS ke Arab Saudi pada Juli 2022.

Sebaliknya, sebuah sumber di AS mengatakan bahwa perjanjian tersebut mungkin tampak seperti perjanjian yang dibuat Washington dengan negara-negara Asia atau, jika perjanjian tersebut tidak mendapat persetujuan Kongres AS, perjanjian tersebut bisa serupa dengan perjanjian AS dengan Bahrain, tempat Armada Kelima Angkatan Laut AS berpangkalan. Perjanjian semacam itu tidak memerlukan dukungan kongres.

Washington juga dapat mempermanis kesepakatan apa pun dengan menunjuk Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non NATO, sebuah status yang sudah diberikan kepada Israel, kata sumber AS.

Namun semua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Arab Saudi tidak akan menerima jaminan perlindungan AS yang kurang mengikat jika menghadapi serangan, seperti serangan rudal pada 14 September 2019 di lokasi minyaknya yang mengguncang pasar dunia. Riyadh dan Washington menyalahkan Iran, saingan regional kerajaan tersebut, meskipun Teheran membantah berperan dalam hal ini.

Palestina bisa saja mendapatkan pelonggaran pembatasan yang dilakukan Israel, namun langkah tersebut tidak akan mencapai aspirasi mereka untuk mendirikan sebuah negara. Seperti halnya kesepakatan Arab-Israel lainnya yang telah terjalin selama beberapa dekade, tuntutan inti Palestina untuk menjadi negara akan dikesampingkan, kata tiga sumber regional kepada Reuters.

Namun Palestina telah memperingatkan bahwa hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap kesepakatan, dengan mengatakan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara.

“Normalisasi akan terjadi antara Israel dan Arab Saudi. Jika Palestina menentangnya, kerajaan akan terus melanjutkan jalurnya,” kata salah satu sumber regional kepada Reuters. “Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini mereka menginginkan sesuatu untuk Arab Saudi, bukan hanya untuk Palestina.”

Namun demikian, para diplomat dan sumber-sumber regional mengatakan MbS bersikeras pada beberapa komitmen dari Israel untuk menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan Palestina dan bahwa dia berusaha untuk menjaga pintu tetap terbuka bagi solusi dua negara.

Hal ini termasuk menuntut Israel untuk mentransfer sebagian wilayah yang dikuasai Israel di Tepi Barat kepada Otoritas Palestina (PA), membatasi aktivitas pemukiman Yahudi dan menghentikan segala langkah untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat. Riyadh juga menjanjikan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina, kata para diplomat dan sumber.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan setiap tawar-menawar harus mengakui hak Palestina atas sebuah negara yang berada dalam perbatasan tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, dan harus menghentikan pembangunan pemukiman Israel. (AFP)

Editor : Sabar Subekti