Israel Hadapi Kemungkinan Gelar Pemilu Ketiga

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM - Israel menghadapi kemungkinan melangsungkan pemilu ketiga, Kamis (19/9), dua hari setelah pemilu ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya membuahkan hasil yang sama.

Dua partai politik utama negara itu gagal meraih mayoritas di parlemen, dan belum ada kejelasan apakah kedua partai yang bersaingan itu akan berhasil membentuk pemerintah koalisi.

Sementara tersedia waktu berpekan-pekan untuk melangsungkan perundingan guna membentuk pemerintah koalisi, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan masing-masing partai menghalangi perundingan dan kemungkinan akan berlarut-larut hingga melampaui tengat waktu.

Jika kesepakatan untuk membetuk pemerintah koalisi tidak tercapai, rakyat Israel harus bersiap melangsungkan pemilu ketiga.

Dengan hampir semua suara dihitung, Partai Biru dan Putih yang berhaluan tengah meraih 33 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 orang, sementara partai konservatif Netanyahu, Partai Likud, hanya meraih 31 kursi.

Tidak ada satupun partai yang dapat membentuk pemerintahan yang mengontrol sedikitnya 61 kursi tanpa dukungan Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beitenu. Namun, kekukuhannya untuk membentuk pemerintah sekuler akan memaksa keluar sekutu-sekutu kuat Netanyahu, yakni partai-partai ultra-Orthodoks dan sebuah partai relijius lain yang nasionalis.

Benny Gantz dari Partai Biru dan Putih bersedia membentuk koalisi namun tidak menginginkan Netanyahu duduk sebagai perdana menteri. Sementara para pendukung setia Partai Likud kemungkinan tidak ingin menyingkirkan Netanyahu.

Gerebek Kantor-kantor LSM Palestina di Tepi Barat

Sementara itu pasukan Israel menggerebek kantor-kantor LSM Palestina terkemuka Kamis (19/9) pagi, yang menurut Direktur Amnesty International bertujuan "menghancurkan aktivisme damai" di sana.

Tentara Israel mendobrak kantor kelompok pendukung tahanan Addameer yang dipenjara di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, sekitar pukul 02:00 pagi, kata direktur organisasi itu, Sahar Francis.

Tidak ada staf di kantor pada waktu itu, katanya, tetapi pasukan Israel menyita peralatan yang bernilai ribuan dolar, termasuk lima komputer. "Mereka menggeledah seluruh kantor," kata Francis.

Addameer bekerja untuk mendukung para tahanan Palestina di penjara Israel dan Palestina. Aktivis sayap kanan Israel menuduhnya terkait dengan Front Pembebasan Palestina, yang dianggap Israel sebagai organisasi teroris. Tentara Israel tidak langsung menanggapi permintaan komentar atas serangan itu.

Wakil Direktur Amnesty International Timur Tengah Saleh Higazi mengutuk "serangan mengerikan itu," menganggapnya sebagai upaya Israel "untuk menghancurkan aktivisme damai dan membungkam LSM."

"Ini adalah serangan jahat yang dirancang untuk membatasi pekerjaan HAM Addameer yang vital," katanya dalam sebuah pernyataan. LSM itu yang mendokumentasikan tuduhan pelecehan di penjara-penjara Israel itu, telah digerebek dua kali sebelumnya, yang terakhir tahun 2012. Francis mengatakan mereka telah merusak pintu dan menyita komputer.

"Kami tidak pernah memperoleh kembali barang-barang yang mereka curi pada tahun 2012, meski kami mengajukan permintaan," katanya.

Seorang karyawan Addameer juga ditahan tanpa tuduhan sejak tahun lalu, di bawah undang-undang penahanan administratif Israel, kata Amnesty. Higazi mengatakan serangan itu adalah bagian dari kampanye Israel yang intensif melawan organisasi-organisasi masyarakat madani.

Direktur Human Rights Watch untuk Israel dan wilayah Palestina menentang perintah pengusiran paksa Israel atas tuduhan ia menyerukan pemboikotan terhadap Israel.

Pada tahun 2017 Israel mengeluarkan undang-undang yang melarang masuknya orang asing yang mendukung boikot. Israel telah menduduki Tepi Barat sejak perang 1967.

Kantor LSM terletak di Tepi Barat yang secara nominal berada di bawah kendali penuh Palestina, tetapi tentara Israel secara rutin melakukan penggerebekan di daerah-daerah tersebut. (VOA)