Israel Kembali Sebarkan Peringatan Evakuasi Warga dari Gaza Utara

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Militer Israel menyebarkan selebaran di Gaza yang memperingatkan penduduk untuk evakuasi dari utara dan bahwa invasi “segera terjadi,” media Al Arabiya melaporkan pada hari Rabu (1/11).

Israel telah memperketat blokade dan membombardir Gaza sejak kelompok bersenjata Hamas menyerbu melintasi perbatasan ke Israel pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan menyandera lebih dari 200 orang.

Pada hari Minggu (29/10), militer Israel mengatakan Israel memperluas operasi darat di Gaza, yang oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut sebagai fase kedua dari perang yang telah berlangsung selama tiga pekan.

Otoritas medis di Jalur Gaza, yang memiliki populasi 2,3 juta orang, mengatakan pada hari Rabu bahwa 8.796 warga Palestina, termasuk 3.648 anak-anak, telah terbunuh dalam kampanye Israel untuk melenyapkan militan Hamas yang didukung Iran.

Komisaris HAM PBB Mundur

Sementara itu, Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) telah mengundurkan diri atas tanggapan organisasi tersebut terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, yang ia gambarkan sebagai “kasus genosida.”

Dalam surat publik tertanggal 28 Oktober, Craig Mokhiber, mengatakan bahwa dia menulis “di saat penderitaan besar” ketika dunia melihat “genosida terjadi di depan mata kita.”

“Proyek kolonial pemukim Eropa, etno nasionalis, di Palestina telah memasuki tahap akhir, menuju percepatan penghancuran sisa-sisa kehidupan penduduk asli Palestina,” tulisnya dalam surat yang dibagikan secara publik pada hari Selasa, dan ditujukan kepada Volker Turk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

“Ini adalah contoh kasus genosida,” kata Mokhiber, seraya menambahkan bahwa pemerintah negara-negara Barat “sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan ini.

Mantan pejabat hak asasi manusia PBB tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya “menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka,” berdasarkan Konvensi Jenewa, namun juga mendukung Israel dengan memberikan senjata serta dukungan politik dan diplomatik.

Pengunduran diri Mokhiber terjadi lebih dari tiga pekan setelah perang Israel-Hamas dan mencerminkan sentimen serupa yang dibagikan di postingan media sosial terbarunya.

“Genosida yang kita saksikan di Palestina adalah hasil dari impunitas Israel selama beberapa dekade yang diberikan oleh AS dan pemerintah barat lainnya serta dehumanisasi terhadap rakyat Palestina selama beberapa dekade oleh media korporat barat,” tulisnya di X. “Keduanya harus diakhiri sekarang. Bicaralah untuk hak asasi manusia.”

Mokhiber telah bekerja untuk PBB sejak tahun 1992, dengan sejumlah peran penting.

Ia memimpin tugas komisaris tinggi dalam merancang pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia, dan bertindak sebagai penasihat senior hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan. Seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum hak asasi manusia internasional, dia tinggal di Gaza pada tahun 1990-an.

Suratnya menyerukan diakhirinya negara Israel secara efektif. “Kita harus mendukung pembentukan negara sekuler yang demokratis dan tunggal di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah, dengan hak yang sama bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi,” tulisnya, seraya menambahkan: “dan, oleh karena itu, penghapusan kelompok-kelompok yang sangat rasis, pemukim, proyek kolonial dan mengakhiri apartheid di seluruh negeri.” (Al Arabiya/Reuters)

Editor : Sabar Subekti