Buntut Serangan ke Gaza, Bolivia Putuskan Hubungan dengan Israel
LA PAZ, SATUHARAPAN.COM-Bolivia pada hari Selasa (31/10) mengatakan pihaknya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atas serangan “tidak proporsional” di Gaza, ketika dua negara Amerika Latin lainnya menarik duta besar mereka karena meningkatnya krisis kemanusiaan.
Bolivia “telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel, sebagai penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” kata wakil menteri luar negeri, Freddy Mamani, pada konferensi pers.
Menteri Kepresidenan, Maria Nela Prada, juga mengumumkan negaranya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. “Kami menuntut diakhirinya serangan” di Jalur Gaza “yang sejauh ini telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil dan pengungsian paksa warga Palestina,” katanya pada konferensi pers yang sama.
Pemerintahan sayap kiri Luis Arce adalah yang pertama di Amerika Latin yang memutuskan hubungan dengan Israel sejak konflik yang memecah belah meletus dimulai serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut pihak berwenang Israel menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Bolivia baru mengumumkan pemulihan hubungan dengan Israel pada tahun 2019, satu dekade setelah hubungan mereka terputus akibat serangan sebelumnya di Jalur Gaza.
Hamas memuji keputusan Bolivia pada hari Selasa, dengan mengatakan mereka “menghargainya dengan tinggi”.
Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri di Yerusalem pada hari Rabu berusaha untuk mengecilkan keputusan Bolivia pada hari Selasa (31/10), dengan mengatakan “hubungan antar negara tidak ada isinya” sejak penyerahan pemerintah di sana. Menuduh Bolivia “kapitulasi terhadap terorisme dan rezim Ayatollah di Iran”
Para pemimpin Kolombia dan Chili pada hari Selasa juga bersuara menentang serangan Israel terhadap Hamas, yang menurut kementerian kesehatan yang dikuasai Hamas kini telah menewaskan lebih dari 8.500 warga Palestina, dua pertiga dari mereka adalah perempua dan anak-anak.
“Saya telah memutuskan untuk memanggil duta besar kami untuk Israel (Margarita Manjarrez) untuk berkonsultasi. Jika Israel tidak menghentikan pembantaian rakyat Palestina, kita tidak bisa berada di sana,” tulis Presiden sayap kiri Kolombia, Gustavo Petro di X, sebelumnya Twitter.
Chile, yang memiliki populasi Palestina terbesar di luar dunia Arab, juga mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya menarik duta besarnya untuk Israel sebagai protes terhadap “pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang tidak dapat diterima oleh Israel.”
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, yang negaranya memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB, mendesak gencatan senjata.
Dia mengatakan “serangan teroris” yang dilakukan militan Palestina terhadap Israel tidak membenarkan pembunuhan “jutaan orang tak berdosa” di Gaza.
“Hanya karena Hamas melakukan serangan teroris terhadap Israel tidak berarti Israel harus membunuh jutaan orang tak berdosa,” katanya dalam pidato langsung di media sosial.
Pemerintah Bolivia di Andean berpenduduk 12 juta jiwa ini, yang kini dipimpin oleh Presiden sayap kiri Luis Arce, telah lama bersikap kritis terhadap Israel, dan sebelumnya memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 2009 karena pertempuran yang melibatkan Gaza. Hubungan diplomatik dibangun kembali pada tahun 2020.
Arce menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina setelah pertemuan hari Senin dengan Duta Besar Palestina untuk Bolivia, Mahmoud Elalwani. “Kita tidak bisa tinggal diam dan terus membiarkan penderitaan rakyat Palestina, terutama anak-anak, yang berhak hidup damai. Kami mengutuk kejahatan perang yang dilakukan di Gaza,” tulis Arce di media sosial usai pertemuan.
Mantan presiden Bolivia yang berpengaruh, Evo Morales, yang pernah bersekutu dengan Arce namun kini berbalik menentangnya, memuji keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan, meski mengatakan bahwa keputusan tersebut belum cukup.
“Bolivia harus menyatakan negara Israel sebagai negara teroris dan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional,” tulis Morales di media sosial. (Reuters/AFP/AP)
Editor : Sabar Subekti
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...