Istana Pastikan Konsep Poros Maritim Dunia Masih Berlanjut
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koordinator Tim Komunikasi Presiden Republik Indonesia, Teten Masduki, mengatakan salah satu konsep yang digadang Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih tetap berlanjut. Meskipun para penggagas konsep tersebut, Tim 11, tidak lagi berada di dalam ‘Lingkaran Istana’.
“Itu tidak jadi persoalan (Tim 11 tidak ada di “Lingkaran Istana’),” kata Teten kepada satuharapan.com, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/8) malam.
Sebab, menurut dia, konsep poros maritim dunia sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan program kerja masing-masing kementerian.
“Konsep tersebut sudah dituangkan dalam RPJM 2015-2019, sudah masuk program Pemerintah dan masing-masing kementerian,” ucap Teten.
Mantan anggota Tim 11 itu juga menyampaikan konsep poros maritim dunia sudah menjadi prioritas Presiden Jokowi dalam mengambil setiap kebijakan. “Di dalamnya ada pembangunan tol laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia demi mencegah harga barang-barang mahal di daerah timur Indonesia akibat distribusi yang buruk,” ujar Teten.
Sebelumnya, mantan anggota Tim 11, Muradi, mengatakan kewenangan melanjutkan konsep poros maritim dunia ada di tangan Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, pihaknya hanya menggagaskan konsep itu saja.
“Tergantung Pemerintahan Presiden Jokowi mau melanjutkan atau tidak. Dulu, kami di Tim 11 hanya memunculkan konsep poros maritim dunia saja,” ujar Muradi saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (12/8).
Terkait tidak adanya lagi sosok Andi Widjajanto, sebagai salah satu mantan anggota Tim 11 dalam Pemerintahan Jokowi-JK untuk melanjutkan konsep tersebut, Muradi tidak terlalu khawatir, karena masih ada Teten Masduki yang saat ini berada di dalam lingkaran ‘Istana’ sebagai Tim Komunikasi Presiden.
“Sebenarnya konsep tersebut sudah kami serahkan sepenuhnya untuk Pemerintahan Jokowi, tugas Tim 11 sudah selesai ketika Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia,” ucap Muradi.
Namun, Muradi ragu Kabinet Kerja ke depan di bawah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, tetap mampu menerapkan konsep poros maritim dunia dalam menjalankan program kerja masing-masing kementerian. Sebab, Pramono Anung tidak pernah ikut dalam pembahasan konsep tersebut.
“Masalahnya, sekarang Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet mau menjadikan itu sebagai kekuatan atau tidak,” ujar salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung itu.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Pemerhati Lingkungan Tolak Kekah Keluar Natuna
NATUNA, SATUHARAPAN.COM - Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menolak h...