Presiden Ingatkan Menipisnya Kesantunan dan Tata Krama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan kalayak terkait semakin menipisnya kesantunan dan tata krama yang akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Peringatan ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pertamanya pada sidang bersama DPR dan DPD RI, di Jakarta, Jumat, yang dihadiri DPR dan DPD serta sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden, di antaranya mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz.

Sedangkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlihat dalam kesempatan itu. Selain itu acara tersebut juga dihadiri pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat dan para undangan lainnya.

Selama ini, menurut Presiden, Bangsa Indonesia terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. 

"Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tata krama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tata krama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa," kata Presiden.

Presiden mengatakan, menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. 

Kondisi ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.

Lebih-lebih, menurut Presiden, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. 

"Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar `rating` dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," kata Presiden.

Akibatnya, menurut Presiden, masyarakat mudah terjebak pada `histeria publik` dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.

"Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Presiden. (Ant)