Italia Hentikan Dukungannya untuk Akui Negara Palestina

Gedung Parlemen Italia. (Foto: israelnationalnews.com)

ROMA, SATUHARAPAN.COM - Parlemen Italia pada Jumat (27/2) menyetujui dua resolusi yang mengimbau pemerintah untuk mendukung tujuan negara Palestina tetapi, dalam sebuah langkah yang disambut oleh Israel, sekarang ini mereka berhenti memberikan dukungan untuk mengakui negara tersebut.

Langkah untuk mendukung Palestina dan upaya lain yang menentang langkah tersebut dibatalkan.

Israel menyambut baik keputusan parlemen untuk tidak mengikuti Inggris, Prancis dan Spanyol, yang meloloskan resolusi legislatif berisi imbauan terhadap pemerintah mereka untuk mengakui wilayah Palestina sebagai negara berdaulat.

“Kami menyambut positif parlemen Italia yang telah memilih untuk tidak mengakui negara Palestina dan memilih untuk mendukung perundingan langsung antara Israel dan Palestina atas dasar prinsip dua negara, sebagai cara yang tepat untuk mencapai perdamaian,” menurut pernyataan dari kedutaan Israel di Roma.

Sejumlah negara Eropa baru-baru ini mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Anggota parlemen Inggris pada 13 Oktober 2014 mendukung gerakan yang tidak mengikat untuk "mengakui negara Palestina". Swedia mengumumkan pada tanggal 30 Oktober 2014 secara resmi mengakui negara "Palestina". Anggota parlemen Spanyol juga telah mengadopsi ajakan pemerintah untuk mengakui negara Palestina.

Sebuah suara yang sama direncanakan di Belgia, di mana legislator sedang bekerja untuk mengadopsi resolusi yang mengakui negara Palestina, meskipun pekan lalu pemerintah mengatakan bahwa kelanjutan pembahasan akan tergantung pada keputusan Uni Eropa.

Pada bulan Desember, parlemen Portugal mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pada pemerintah untuk mengakui negara Palestina, meskipun Menteri Luar Negeri Portugal Rui Machete mengatakan setelah pemungutan suara pemerintah "akan memilih saat yang paling cocok" untuk mengakui negara Palestina.

Otoritas Palestina memperkirakan bahwa 135 negara sekarang telah mengakui "Palestina" sebagai sebuah negara, meskipun jumlah itu masih diperdebatkan. (AFP)