Itu Urusan Negara, Gereja Koptik tentang Ikhwanul Muslimin sebagai Kelompok Teroris

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Pemimpin Gereja Koptik Mesir, Tawadros II, mengatakan bahwa penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris adalah urusan negara. Dia menolak untuk berkomentar tentang hal itu ketika ditanya wartawan media Mesir, Al Ahram. Sementara itu, pihak AS menilai tindakan Mesir itu sebagai terlalu jauh.

Tentang pemilihan umunm di Mesir, Paus Tawadros II mengatakan bahwa pihaknya mendukung diadakannya pemilihan presiden Mesir lebih dulu sebelum pemilihan anggota parlemen.

Dia mengatakan hal itu hari Kamis (26/12) di Kairo, dalam dialog nasional menjelang referendum terhadap konstitusi baru Mesir.  Keputusan tentang referendum untuk memutuskan rancangan konstitusi   yang telah diselesaikan pada bulan Desember untuk disahkan menjadi konstitusi baru.

Konstitusi ini menggantikan Konstitusi 2012 yang dibuat semasa pemerintahan Mohammed Morsi dan dibekukan pada Juli lalu. Referendum nasional akan diselenggarakan pada bulan Januari, namun di bawah ancaman boikot oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang eoleh pemerintah telah dinyatakan sebagai kelompok teroris.

Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, mengatakan bahwa  komite konstitusi menyusun jadwal pemilihan umum, dan juga harus menentukan rincian dari sistem pemilu yang akan digunakan dalam pemilihan anggota parlemen.

Mansour mengatakan keputusan tentang isu-isu ini akan dibuat sebagai bagian dari "dialog nasional untuk memenuhi kepentingan revolusi.

Selama pertemuan dialog nasional dengan pemerintah sementara pada hari Senin (23/12), sebagian besar peserta memilih mendukung mengadakan pemilihan presiden lebih dulu. Selain itu, sebagian peserta  menghendaki  sistem campuran untuk pemilihan parlemen, melalui sistem daftar partai atau sistem pencalonan individu.

Ikhwanul Muslimin

Dalam wawancara dengan Al-Ahram, Paus  Gereja Koptik, Tawadros II,  menolak untuk mengomentari pernyataan pemerintah Mesir bahwa Ikhwanul Muslimin adalah "kelompok teroris." Dia mengatakan bahwa itu adalah "masalah negara."

Dia juga mendorong semua orang Mesir untuk memberikan suara dalam referendum konstitusi yang akan datang , tanpa menentukan apakah dia mendukung ya atau tidak memilih.

Sementara itu, pihak pemerintah Amerika Serikat menilai pemerintah Mesir bertindak terlalu jauh terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin. Namun pemerintahan Barack Obama tidak berencana untuk mengambil tindakan apapun terhadap Kairo untuk merespons hal itu.

Para pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Obama tidak mempertimbangkan,  atau bahkan membahas  kemungkinan pemerintah AS ikut menunjuk Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Secara historis, AS telah menempatkan nama-nama dari beberapa individu yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin pada daftar sanksi pemerintah AS, namun belum menjatuhkan sanksi pada gerakan itu sendiri.

Di Washington, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyebut  Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmy, dan menyatakan keprihatinan  tentang penetapan teroris terhadap  Ikhwanul Muslimin. AS mengarapkan Mesir menahan diri dari upaya penangkapan terhadap mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri  AS, Jen Psaki.

Kerry juga mengecam serangan bom baru-baru ini di Mesir. Dia menekankan perlunya proses politik inklusif di seluruh spektrum politik yang menghormati hak-hak asasi manusia dari semua orang Mesir untuk mencapai stabilitas politik dan perubahan yang demokratis, kata Psaki. (ahram.rgm.eg)