Jadi Buronan ICC, Presiden Sudan Pastikan Hadiri KTT Arab

KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM - Presiden Omar al-Bashir akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Liga Arab di Amman pada pekan ini, kata Menteri Luar Negeri Sudan Ibrahim Ghandour pada Minggu (26/03), meskipun kelompok hak asasi manusia terkemuka mendesak Yordania untuk melarangnya masuk.

Bashir diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang berbasis di Den Haag atas dugaan genosida dan kejahatan perang terkait dengan konflik di Darfur.

“Presiden Omar al-Bashir akan mengambil bagian dalam KTT Arab terlepas dari jadwalnya yang padat,” kata Ghandour kepada kantor berita pemerintah SUNA.

Ghandour mengungkapkan Bashir menghadiri KTT tahunan Liga Arab itu atas desakan Raja Yordania Abdullah II.

“Presiden Bashir tidak pernah melarikan diri dari ICC dan dia akan terus melaksanakan tanggung jawabnya,” ucap Ghandour.

Human Rights Watch (HRW) sudah menyerukan Yordania, anggota ICC, untuk melarang masuk Bashir atau menangkapnya jika dia datang menghadiri KTT itu, yang dimulai pada Rabu di dekat Laut Mati.

“Yordania akan melanggar kewajiban internasionalnya sebagai anggota ICC jika pihaknya memungkinkan Bashir berkunjung tanpa menangkapnya,” kata Elise Keppler, mitra pengarah keadilan internasional di HRW, dalam sebuah pernyataan.

“Menyambut kedatangan seorang buronan ICC akan melemahkan upaya pemerintah Yordania untuik memperkuat aturan hukum negara tersebut belakangan ini.”

ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir pada 2009 dan 2010, namun sejauh ini dia berhasil menghindari penangkapan dan membantah tuduhan terkait dengan konflik di Darfur.

Konflik di Darfur, wilayah seluas Prancis, meletus pada 2003 ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah Bashir yang didominasi Arab di Khartoum, menuduhnya memarginalkan wilayah tersebut secara ekonomi dan politik.

Setidaknya 300.000 orang tewas di Darfur dan 2,5 juta lainnya mengungsi sejak konflik meletus, kata PBB.(AFP)

Editor : Eben E. Siadari