Jadi Menteri, PBNU Sarankan Khofifah Tunjuk Pelaksana Tugas
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj menyarankan agar Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja Jokowi, menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
“Lebih baik di-plt-kan sambil menunggu kongres yang akan datang untuk mencari pengganti,” kata Said, seperti dikutip dari nu.or.id, di Jakarta, Senin (3/11).
Selain itu, karena ada aturan melarang merangkap jabatan publik di lingkungan NU, Kiai Said menyampaikan penunjukan pelaksana tugas penting agar bisa fokus menjalankan tugas dan amanah yang diembannya. Akan sangat susah membagi waktu untuk dua tanggung jawab yang sangat besar, sebagai menteri dan ketua umum Muslimat NU.
Kiai Said mengapresiasi kinerja Khofifah selama memimpin Muslimat NU.
“Mencari ganti figur seperti Khofifah juga setengah mati, perempuan yang credible, punya kapasitas, dan mau menghabiskan waktunya untuk Muslimat.” Katanya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Khofifah sendiri dalam beberapa kali pengarahan kepada para ketua sudah meminta mereka untuk bersiap-siap menggantikan dia.
Mengenai toleransi yang diberikan, ia menjelaskan, “kita kan inginnya menjalankan AD/ART yang serius, tetapi masih agak longgar karena mencari orang tidak gampang.”
Periode ke-3
Khofifah terpilih menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU secara aklamasi, periode 2011-2016, tanpa proses pemilihan, di dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Barat, Ella M Giri Komala. Terpilihnya Khofifah sebagai ketua umum pada kongres kali ini memperpanjang masa kepemimpinannya di Muslimat.
Khofifah sebenarnya sudah dua periode memimpin Muslimat, yaitu periode 2001-2006 dan periode 2006-2011, sehingga dengan terplihnya kembali pada kongres kali ini, ia menjadi ketua umum untuk periode ketiga.
Pada sidang pleno tersebut, setelah membacakan tata tertib pemilihan, Ketua Sidang Ella M Giri Komala tidak langsung memulai proses pemilihan, tapi meminta persetujuan kongres untuk menetapkan kembali Khofifah sebagai ketua umum dan mendapatkan persetujuan peserta kongres.
Tawaran aklamasi tersebut berdasarkan pernyataan dari PW Muslimat se-Indonesia beserta pengurus cabang di bawahnya yang meminta Khofifah memimpin organisasi itu untuk periode ketiga, saat rapat pleno dengan agenda pemandangan umum PW terhadap laporan pertanggungjawaban Khofifah, Jumat (15/7).
Dukungan tersebut secara tegas dinyatakan 31 dari 32 PW Muslimat se-Indonesia, serta satu cabang istimewa Arab Saudi. Sedangkan 1 PW Muslimat, yaitu Yogyakarta tidak tegas mendukung Khofifah, namun menyatakan akan menerima siapa pun yang terpilih.
Tawaran aklamasi ketua sidang ternyata mendapat dukungan semua peserta kongres. "Kalau semua sudah sepakat, maka Bu Khofifah langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Muslimat periode mendatang," kata Ella.
Karena selama kongres Khofifah belum pernah mengungkapkan kesediaan menjadi ketua umum, peserta kongres kemudian mengusulkan agar Khofifah maju ke atas podium untuk menanggapi dukungan peserta kongres.
Dalam pernyataannya, Khofifah menyatakan siap menerima amanat peserta kongres untuk kembali duduk sebagai Ketua Umum Muslimat. "Insyaallah saya siap menjalankan amanat ini. Semoga pengabdian kita di Muslimat diridloi oleh Allah," katanya.
Kesiapan Khofifah menjadi Ketua Umum Muslimat untuk periode ketiga tersebut disambut dengan suka cita peserta kongres. Selanjutnya, sidang pleno memilih tim formatur bertugas menyusun kepengurusan pemimpin pucuk Muslimat NU 2011-2016.
Sebelumnya, Khofifah sempat terancam tidak bisa dipiilih lagi karena sudah menjadi ketua umum dua periode.
Editor : Sotyati
Bebras PENABUR Challenge : Asah Kemampuan Computational Thin...
Jakarta, satuharapan.com, Dunia yang berkembang begitu cepat memiliki tantangan baru bagi generasi m...