Presiden: Subsidi BBM Dialihkan ke Pupuk, Benih, dan Irigasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11) menyampaikan subsidi BBM akan dialihkan ke pupuk, benih, dan irigasi.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyinggung postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini makin berat, terutama karena besarnya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, Presiden mengajak peserta Rakornas membandingkan subsidi BBM dikaitkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan.

“Coba bandingkan selama 5 tahun subsidi BBM Rp 714 triliun, sedangkan untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun, kemudian insfrastruktur Rp 577 triliun. Ini yang mau kita buka terkait subsidi. Ini hanya dibakar-dibakar saja,” Presiden menegaskan.

Presiden meminta para gubernur untuk memahami dan menjelaskan kepada masyarakat terkait masalah besarnya subsidi BBM yang melebihi anggaran untuk kesehatan dan pembiayaan infrastruktur itu.

“71 Persen yang menikmati subsidi (golongan) menengah ke atas, ini hasil studi,” Presiden menambahkan.

Menurut Presiden, ini merupakan tantangan ekonomi baik dari segi eksternal maupun internal yang membuat defisit neraca berjalan.

“Faktor eksternal menyangkut masalah suku bunga The Fed, harga komoditas global stagnan. Adapun faktor internal menyangkut besarnya subsidi BBM, dan defisit neraca berjalan,” kata dia.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan pemerintah akan melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan.

Sementara itu, target Presiden pada tiga tahun mendatang ialah mencapai swasembada pangan. “Bukan hanya beras, namun komoditas pangan lainnya,” ia menegaskan.

Menurut Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan perbaikan yang terintegrasi dengan program pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Subsidi BBM rencananya juga akan diarahkan ke mesin kapal dan pendingin ikan, penambahan modal usaha mikro, dan tambahan biaya infrastruktur.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaporkan Rakornas diselenggarakan karena pemerintah ingin ada sinergi yang sama mulai dari bupati, wali kota, camat, dan kepala desa.

“Pemerintaan baru ini ingin ada kesatuan misi bagamana visi dan misi Presiden berjalan, dan ada sinergi bersama antara Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, Kejaksaan, Korem smp jajaran kecamatan,” kata Tjahjo.

Setelah Presiden Jokowi menyampaikan pokok-pokok arahan yang akan jadi pegangan seluruh gubernur, menurut Mendagri, nantinya akan ada raker dengan gubernur dan wali kota.(setkab.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja