Jaga Keutuhan, Airlangga Hartarto Mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar. Itu disampaikan  di Jakarta, hari Minggu (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, hari Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto mengejutkan, karena pada pemilu legislatif 2024 lalu, Partai Golkar justru memperoleh meningkatan suara yang cukup besar lebih dari 23 juta suara dan pada urutan kedua setelah PDI Perjuangan yang memperoleh lebih dari 25 juta. Ini artinya kepemimpinan Airlangga Hartarto cukup efektif.

Sejumlah langan, sebagaimana disebutkan oleh Airlangga, ada masalah internal yang berpotensi memecah Golkar. Dalam pengumumannya, Airlangga melanjutkan bahwa pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar terhitung sejak hari Sabtu (10/8) malam.

“Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.

Dalam siaran yang sama, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, dia juga berterima kasih kepada sejumlah senior Golkar, di antaranya Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Muhammad Hatta.

“Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini,” kata Airlangga.

“Hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini,” kata dia.

Dalam pengujung pengumumannya itu, Airlangga menutup dengan satu bait Hymne Partai Golkar. “Hiduplah Golongan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya,” kata dia.

Rapat DPP Partai Golkar

Pengurus DPP Partai Golkar itu, menargetkan rapat pleno paling lambat berlangsung pada hari Selasa (13/8).

Dalam rapat pleno itu, para pengurus DPP Partai Golkar bakal membahas surat pengunduran diri Airlangga sehingga statusnya dapat dipastikan secara de facto dan de jure tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Selanjutnya rapat itu juga akan menyepakati satu dari 11 wakil ketua umum yang bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum.

Agenda lain yang bakal dibahas dalam rapat pleno, yaitu terkait dengan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang nantinya menjadi forum memilih ketua umum definitif yang baru.

Terkait dengan pemimpin rapat pleno, Doli menyebutkan ada beberapa pengurus yang menjadi opsi, antara lain, wakil ketua umum partai atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus.

Sementara untuk mekanisme pengambilan keputusan, Ace Hasan Syadzily saat ditemui di lokasi yang sama menyebut sebaiknya memang musyawarah mufakat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan 11 wakil ketua umum (waketum) partai seluruhnya berpeluang menjadi pelaksana tugas (plt.) ketua umum (ketum).

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, Adies menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan wakil ketua umum tertentu otomatis menjabat sebagai plt. ketua umum.

"Semua wakil ketua umum punya kesempatan untuk maju sebagai pelaksana tugas. Akan tetapi, itu semua tergantung pada keputusan rapat pleno," kata Adies saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu malam.

Dalam jumpa pers itu, sejumlah pengurus pusat Partai Golkar memberikan pernyataan, yang tidak diikuti dengan sesi tanya jawab. Mereka adalah Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid, Waketum Partai Golkar Adies Kadir, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ahmad Doli Kurnia dalam sesi jumpa pers itu melanjutkan 11 wakil ketua umum itu yang nantinya dimusyawarahkan dalam rapat pleno oleh para pengurus DPP Partai Golkar hingga akhirnya mereka menyepakati satu nama sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Nantinya, plt. ketua umum akan menjalankan tugas ketua umum sampai digelarnya musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menjadi forum untuk menyepakati ketua umum baru.

Sebelas wakil ketua umum Partai Golkar itu, yaitu Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono.

Editor : Sabar Subekti