Jalankan Skema Kotor, Mantan PM Yingluck Diadili

NONTHABURI, SATUHARAPAN.COM – Badan antikorupsi Thailand telah mengajukan tuntutan terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra atas skema kotornya pada subsidi beras.

Kasus itu kini akan masuk dalam pemungutan suara di senat. Jika terbukti, Yingluck akan dilarang terlibat dalam aktivitas politik selama lima tahun.

Pada Rabu (7/5), pengadilan Thailand memerintahkan Yingluck dan sejumlah menteri di kabinetnya untuk mengundurkan diri atas tuduhan berbeda.

Thailand mengalami kekacauan politik sejak protes antipemerintah pecah pada November 2013. Bahkan pada Februari, pemilihan umum dibatalkan.

Sudah Cukup Bukti

Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) dengan suara bulat memutuskan untuk menuntut Yingluck, kata kepala NACC Panthep Klanarong pada Kamis (8/5).

“Komite telah menyelidiki dan sudah ada cukup bukti untuk menjadikannya kasus... Kami kini akan meneruskannya ke Senat,” kata Klanarong.

NACC juga mempertimbangkan apakah akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Yingluck.

Sebelumnya Yingluck mengatakan ia hanya bertugas merumuskan kebijakan, bukan dari hari ke hari menjalankan skema kotor itu. Ia juga mengatakan komisi telah memperlakukannya dengan tidak adil.

Di bawah skema kotor subsidi beras, pemerintah membeli beras dari petani Thailand dengan harga jauh lebih tinggi daripada di pasar global.

Namun hal tersebut mengakibatkan tingginya akumulasi stok beras dan memukul jatuh daya ekspor beras Thailand.

Kritikus mengatakan skema itu terlalu mahal dan rentan terhadap korupsi.

Secara terpisah pada Rabu (7/5), Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa Yingluck telah bertindak ilegal ketika ia memindahkan kepala keamanan nasional ke posisi lain pada 2011. Yingluck mengundurkan diri, dan Menteri Perdagangan Niwatthamrong Boonsongphaisan menggantikan posisinya sebagai PM.

Sementara itu, pendukung Yingluck yakin bahwa pengadilan bertindak tidak adil padanya.

Bentrokan Mengkhawatirkan

Yingluck adalah pemimpin Partai Pheu Thai yang memenangkan pemilu 2011. Partai itu mengerahkan dukungan dari pemilih di pedesaan, terutama wilayah utara dan timur laut Thailand.

Sementara itu pengunjuk rasa antipemerintah – kebanyakan pemilih perkotaan dengan status ekonomi menengah – telah melayangkan aksi protes terhadap pemerintahan Yingluck selama berbulan-bulan, bertempat di bangunan pemerintah dan mengganggu pelaksanaan pemilu bulan Februari.

Mereka mengatakan Thaksin Shinawatra yang adalah kakak Yingluck masih mengatur pemerintahan, mereka juga mengatakan partai yang berkuasa telah membeli suara dengan janji mengalokasikan sejumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi meraih dukungan.

Kedua pihak, pro dan anti-Yingluck merencanakan aksi unjuk rasa pekan ini, dan dikhawatirkan akan terjadi bentrokan di antara kedua pihak.

Pemerintah telah menjadwalkan pemilu pada 20 Juli mendatang setelah pemungutan suara bulan Februari dinyatakan inkonstitusional.

Sementara itu pihak oposisi mengatakan tidak akan menentang pemilu. Mereka juga mengatakan reformasi politik perlu diperkenalkan terlebih dahulu. (bbc.co.uk)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja