“Jangan Ada Politik Uang di Pilgub DKI”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, meminta agar tak ada politik uang (money politics) di dalam prosesi kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hal itu agar tercipta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas dan mampu menjadi contoh bagi Pilkada di daerah, mengingat DKI merupakan miniatur Indonesia.

“Ajari daerah lain cara berkontestasi dan berdemokrasi yang damai dan elegan. Kami meminta kepada kandidat jangan sampai satu sen pun diberikan kepada penyelenggara Pilkada di DKI,” ujar Nasrullah, hari Sabtu (29/10) siang, usai acara Deklarasi Damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Bawaslu bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara keseluruhan akan bersikap tegas dalam penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti berbuat curang.

“Kami akan tegas mengawal Pilkada DKI dan Pilkada seluruh Indonesia. Kami juga meminta warga DKI membantu mengawasi Pilkada,” katanya.

Nasrullah menegaskan, Bawaslu akan sungguh-sungguh melakukan proses penegakan hukum dengan tidak akan pilih kasih dengan dua proses pendekatan penegakan hukum.

“Kalau ada yang terbukti melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif maka akan ada penegakan administrasi. Proses pidana juga akan berjalan disamping proses administrasi,” ujar dia.

Penegakan administrasi, lanjut dia, dapat dilakukan dengan langkah diskualifikasi hingga pemecatan dari jabatan. Sementara dari proses pidana maka sekurang-kurangnya 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara disertai dengan denda minimal Rp 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

“Hukum berlaku bagi si pemberi dan si penerima. Ini komitmen integritas para penyelenggara, peserta, maupun pemilih,” katanya.

Selain pencegahan politik uang, Wakapolda ‎Metro Jaya, Brigjen Suntana, meminta agar masyarakat tidak mudak dihasut dengan isu SARA yang digunakan untuk kampanye hitam (black campaign) dalam Pilkada DKI 2017.

“Jangan ada hasut-hasutan. Hindari isu yang membuat konflik bagi bangsa ini. Hilangkan black campaign dengan melihat visi dan misi calon pemimpin mana yang lebih visioner," tutur Suntana.

Nasrullah menyebutkan, ikhwal isu SARA yang dimainkan akhir-akhir ini untuk membuat kisruh jalannya Pilkada damai di DKI telah ditangani langsung oleh Bawaslu dengan menerjunkan tim khusus yang melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Terkait dengan adanya aktifitas yang sifatnya provokatif di tempat-tempat ibadah sudah ditangani Bawaslu. Namun, sebaiknya kalau masyarakat ada yang mengetahui bisa membantu Bawaslu dengan menangkap dan melaporkannya untuk diproses hukum,” ujar Nasrullah.

Menyambut kampanye Pilkada DKI, Nasrullah menjelaskan semuanya telah diatur dalam peraturan KPU. “Di peraturan KPU jelas bahwa pemasangan baliho di tempat-tempat strategis seperti pusat perekonomian, cagar budaya, pohon, dan tiang listrik dilarang. Jangan rusak fasilitas umum. Kita harus pilih pemimpin yang cinta terhadap lingkungan hidup juga,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari