Jawa Barat Paling Rentan Bencana Tanah Longsor

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, 80,1 persen dari 558 kecamatan di Jawa Barat tergolong rawan bencana tanah longsor.

Longsor diprediksi bisa menelan banyak korban, karena pemerintah daerah dinilai gagal mengelola lereng yang makin sesak permukiman.

"Jawa Barat penduduknya lebih dari 40 juta jiwa, mereka tinggal di perbukitan, dan hingga saat ini karena kebutuhan permukiman, kami kutip pemerintah lalai," kata Kepala Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG, Agus Budianto, pada Rabu (7/2) yang dilansir situs bbc.com.

Agus mengatakan, aktivitas manusia berpengaruh besar pada longsor di kawasan lereng, lembah sungai, dan dataran tinggi lain. Menurut Agus, aktivitas manusia itulah yang membedakan dampak bencana longsor di Jawa Barat dan daerah lain yang memiliki tanah gembur atau lapuk serta mudah menyerap air.

"Masyarakat mau tidak mau terus tumbuh di wilayah ini. Lereng tidak stabil karena untuk perumahan," kata Agus.

Di luar faktor manusia, secara geologi, kata Agus, Jawa Barat berada di atas tanah yang mudah menyerap air dan gembur. Ia menuturkan, faktor itu berkaitan pula dengan kondisi geografis Jabar.

"Ini daerah pegunungan, daerah gunung api, kalau melapuk sangat mudah pecah. Seumpamanya hujan, tanah akan menyerap air sehingga licin dan gembur," kata Agus.

Dalam catatan PVMBG, wilayah Jabar yang paling rawan longsor adalah Sukabumi (44 kecamatan), Garut (42), Bogor (35), dan Cianjur (31). Adapun, wilayah Jabar yang memiliki potensi longsor paling rendah adalah Bekasi (2 kecamatan), Indramayu (2) dan Cirebon (1).

Pulau Jawa Paling Rentan

Merujuk data PVMBG per Februari 2018, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan longsor paling tinggi. Persentase potensi longsor pada empat dari enam provinsi di pulau ini lebih dari 50 persen.

Berada satu peringkat di bawah Jabar, 78,2 persen kecamatan di Jawa Tengah, berpotensi longsor dalam kategori menengah-tinggi. Berturut-turut di peringkat setelahnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (61,5 persen), Jawa Timur (57,9 persen), DKI Jakarta (22,7 persen), dan Banten (20 persen).

Agus Budianto mengatakan, PVMBG menyediakan peta kerawanan tanah bergerak agar dampak longsor dapat dinihilkan. Salah satu peringatan yang diberikan PVMBG adalah memindahkan drainase, atau arus air dari dataran tinggi yang menuju ke permukiman penduduk.

"Gerakan tanah tidak bisa 100 persen dicegah, tapi jatuhnya korban dapat diminimalisasi."

"Vegetasi harus diselesaikan dan air tidak mengalir ke lereng, melainkan ke tempat landai. Masyarakat harus melaporkan kalau air yang meluncur terus membesar," kata Agus.

Pegunungan Papua dan Perbukitan Toraja

Dalam data PVMBG, Papua dan Papua Barat tergolong provinsi dengan jumlah kecamatan terbanyak yang rentan longsor.

Di Papua, lima kabupaten, yaitu Jaya Wijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Yahukimo, masuk kategori rawan longsor tertinggi. Daerah tadi serupa dengan Fak-Fak, Sorong, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni di Papua Barat.

Sementara di Sulawesi Selatan, tingkat kerawanan yang sama ada di Tana Toraja dan Toraja Utara yang juga berada di perbukitan.

PVMBG menyebut, longsor kerap menimbulkan korban jiwa karena permukiman makin sering didirikan di lereng bukit, pinggir sungai, atau patahan sawah.

Agus Budianto berkata, meski secara geologi daerah-daerah itu rentan longsor, terutama saat curah hujan sedang tinggi, aktivitas manusia yang minim dapat meminimalisasi dampak bencana alam.

"Papua memang ada perbedaan dari tata guna lahan, tapi kalau komponen geologi perbukitan, material, dan drainase potensi longsornya sama," katanya.

Sejak awal tahun 2018, sejumlah bencana longsor telah terjadi di berbagai daerah. Januari lalu, longsor dilaporkan melanda Banjarnegara, Wonogiri, hingga Magelang. Sementara sejak akhir pekan lalu, longsor menerjang Kudus, Jepara, dan Bogor.

Editor : Sotyati