Jayapura Tangani 1.006 Keluarga Risiko Stunting
SENTANI, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani 1.006 keluarga risiko stunting di daerah ini.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Jayapura Yos Levie Yoku di Sentani, Selasa (10/12), mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya Dinas Kesehatan dalam menangani keluarga risiko stunting tersebut.
“Data kami terakhir itu keluarga risiko stunting di Kabupaten Jayapura sebanyak1.006 kaluarga, sehingga data ini yang digunakan Dinas Kesehatan untuk penanganan mereka,” katanya.
Menurut Yos, penanganan yang dapat dilakukan pihaknya melalui pendampingan oleh tim pendamping keluarga atau TPK.
“Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi stunting pada anak, serta meningkatkan status gizi balita,” ujarnya.
Dalam pendampingan itu, menurut dia, pihaknya memantau asupan gizi, memeriksa kesehatan balita, mengatasi masalah anak yang susah makan.
Selain itu, juga memberikan edukasi dan penyuluhan bagi keluarga terkait pola asuh yang baik, mengawasi tumbuh kembang anak secara berkala, memberikan advokasi kepada keluarga agar mereka dapat menjadi penerima manfaat bantuan sosial.
“Kami lakukan itu supaya angka keluarga risiko stunting terus menurun sehingga pertumbuhan balita akan semakin baik ke depan,” katanya.
Dia menambahkan bahwa selain pendampingan dari TPK, dukungan sosial dari komunitas juga sangat penting dan itu telah dilakukan.
“Dukungan sosial yang dimaksud adalah penyediaan makanan tambahan, pengasuhan anak menjadi teman berbagi cerita dan pengalaman dilakukan di 139 kampung dan lima kelurahan,” ujarnya.
Pemkab Jayapura pada 2024 memiliki fokus penanganan stunting atau pertumbuhan lambat di 25 kampung dan kelurahan, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 10 kampung.
Sri Mulyani Klarifikasi Alasannya Kerap Bungkam dari Wartawa...
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan ter...