Jelang Pilkada Serentak, Aktivis Serukan Petisi Damai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah aktivis masyarakat sipil menyampaikan petisi perdamaian Jakarta dan Indonesia guna mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, bermartabat, damai, dan berkualitas.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, dalam konferensi pers sebagai perwakilan kelompok masyarakat sipil tersebut, di Jakarta, hari Selasa (1/11), mengatakan, Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten harus menjadi suksesi kepemimpinan yang tidak menakutkan, sebab Pilkada sejatinya proses politik yang biasa.

Menurut dia, situasi yang berkembang saat ini, khususnya di ruang publik dengan munculnya banyak caci maki, kebencian, dan penggunaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dapat merusak kohesi sosial yang dapat mengarah pada terkikisnya kebhinekaan dan perdamaian.

Untuk itu, kelompok masyarakat sipil menyerukan lima hal. "Pertama bahwa setiap orang memiliki tugas yang sama untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia sebagai bentuk ekspresi kenegarawanan atau sekurang-kurangnya sebagai bentuk kepedulian kenegarawanan," kata Hendardi saat menyampaikan petisi dan seruan tersebut.

Kedua, penggunaan isu SARA dalam proses Pilkada di Jakarta dan daerah lainnya menggambarkan adanya upaya melemahkan kualitas demokrasi Indonesia dan kemunduran serius praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. "Eksploitasi isu SARA dalam setiap proses politik alan melumpuhkan akal sehat publik untuk berpikir merdeka dan merampas kebebasan setiap warga," katanya.

Ketiga, bahwa menjaga perdamaian dan kerukunan antar sesama adalah tugas dan kewajiban setiap anak bangsa, agar kohesi sosial sebagai bangsa tetap terjaga dan terus tumbuh kuat.

"Karena itu, kami menyerukan agar pengutamaan nilai-nilai perdamaian dan kerukunan menjadi perhatian semua elemen bangsa, bukan hanya dalam proses pilkada tetapi berkelanjutan untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa," katanya.

Kelima, bahwa permusuhan, intoleransi, dan mengikisnya penghargaan pada sesama anak bangsa memiliki daya rusak paling serius pada bangsa Indonesia.

“Para penyelenggara negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, elemen masyarakat sipil semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan perdamaian dan keamanan tetap terjaga,” ujar dia. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja