Jenderal UEA: Palestina Lebih Baik Dipimpin Yahudi Ketimbang Arab

DUBAI, SATUHARAPAN.COM - Seorang jenderal Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa Palestina harus meninggalkan aspirasi mereka untuk merdeka. Lebih baik mereka bergabung dengan warga Yahudi Israel dalam sebuah negara binasional bersatu sebagai gantinya.

Letnan Jenderal Dahi Halfan, kepala kemanan umum untuk Emirate Dubai, mengatakan hal itu lewat serangkaian kicauannya di Twitter, yang kemudian dilansir oleh The Jerusalem Post.

Tamim berusaha menggalang dukungan bagi idenya dan mengklaim bahwa negara Palestina yang dipimpin oleh orang-orang Arab akan bergabung dengan daftar negara gagal di dunia Arab.

Menurut Tamim, impian keadaan seperti itu tidak akan pernah terwujud, karena "Israel hanya akan mengakui Palestina jika Palestina menjadi bagian dari mereka."

Secara kontroversial Tamim menyatakan: "Saya sarankan untuk melepaskan gagasan sebuah negara Palestina dan puaslah  dengan negara Israel yang akan mencakup baik Israel dan Palestina dan bergabung dengan Liga Arab."

"Hari ini, orang-orang Yahudi memasuki ekonomi dunia, tanpa orang-orang Yahudi, Anda orang Arab tidak akan tahu bagaimana menyimpan uang Anda di bank," lanjut Tamim.

Selanjutnya ia mengatakan, mempertimbangkan ketidakmampuan Arab dalam menjalankan negara dan bakat ekonomi orang-orang Yahudi yang istimewa, Tamim menyatakan bahwa negara Yahudi-Palestina hanya akan makmur di bawah kepemimpinan Israel.

Namun, menurut tesisnya, negara bi-nasional ini pada akhirnya akan menjadi negara Arab, di mana orang-orang Yahudi akan menjadi minoritas, sebagai konsekuensi mereka ebagai warga Yahudi di dunia Arab.

"Tujuh puluh tahun setelah negara bi-nasional dibentuk, minoritas Arab akan menjadi mayoritas dan memerintah negara, seperti yang terjadi di Afrika Selatan," kicau Tamim.

Dalam kicauannya yang lain, yang memacu kontroversi, kepala keamanan Dubai itu menulis: "Kita seharusnya tidak memperlakukan orang Yahudi sebagai musuh kita. Kita harus memperlakukan mereka sebagai sepupu dengan siapa kita memiliki kontroversi atas tanah warisan."