Jepang Marah, Rusia Keluar dari Kesepakatan tentang Sengketa Kepulauan Utara

TOKYO, SATUHARAPAN.COM-Jepang bereaksi dengan marah pada hari Selasa setelah Rusia menarik diri dari pembicaraan perjanjian damai dengan Jepang dan membekukan proyek-proyek ekonomi bersama terkait dengan kepulauan Kuril yang disengketakan karena sanksi Jepang atas invasi Rusia ke Ukraina.

Rusia dan Jepang belum secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia Kedua karena sentgketa mereka atas pulau-pulau yang direbut oleh Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua, tak jauh dari pulau paling utara Jepang, Hokkaido. Pulau-pulau tersebut dikenal di Rusia sebagai Kuril dan di Jepang sebagai Wilayah Utara.

Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap 76 individu, tujuh bank dan 12 badan lainnya di Rusia, terakhir pada hari Jumat, dan termasuk pejabat pertahanan dan eksportir senjata milik negara, Rosoboronexport.

Rusia tidak akan melanjutkan negosiasi dengan Jepang mengenai perjanjian damai “dalam kondisi saat ini,” kata kementerian luar negerinya pada hari Senin (21/3), mengutip “posisi Jepang yang secara terbuka tidak bersahabat dan upaya untuk merusak kepentingan negara kita.”

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan dia sangat menentang keputusan Rusia, menyebutnya "tidak adil" dan "sama sekali tidak dapat diterima."

"Seluruh situasi ini telah diciptakan oleh invasi Rusia ke Ukraina, dan tanggapan Rusia untuk mendorong hal ini ke dalam hubungan Jepang-Rusia sangat tidak adil dan sama sekali tidak dapat diterima," katanya. Dia menambahkan bahwa sikap Jepang dalam mengupayakan perjanjian damai tidak berubah dan menentang keputusan Rusia.

"Jepang harus dengan tegas, terus memberikan sanksi kepada Rusia dalam kerja sama dengan seluruh dunia," katanya.

Kishida kemudian bertanya tentang kerja sama ekonomi dengan Rusia, mengatakan Jepang menghargai setiap peluang untuk mengamankan pasokan energi murah, merujuk pada proyek energi di Sakhalin, setelah penarikan oleh Shell SHEL.L dan Exxon Mobil XOM.N.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan Jepang telah mengajukan protes melalui duta besar Rusia untuk Jepang, dan kemudian wakil menteri luar negeri Jepang memanggil duta besar, Mikhail Galuzin, ke kementerian untuk mengajukan protes.

Galuzin kemudian dikutip oleh surat kabar Asahi Shimbun yang mengatakan bahwa mengingat situasi mengenai "tindakan tidak bersahabat" baru-baru ini, Rusia tidak berniat melanjutkan negosiasi.

Jepang pekan lalu juga mengumumkan rencana untuk mencabut status perdagangan negara yang paling disukai Rusia dan melarang impor produk tertentu.

Tahun lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa Tokyo dan Moskow menginginkan hubungan yang baik dan tidak masuk akal jika mereka belum mencapai kesepakatan damai.

Pada tahun 2020, konstitusi Rusia diamandemen untuk melarang penyerahan wilayah kepada kekuatan asing. Rusia juga telah menarik diri dari pembicaraan dengan Jepang tentang proyek bisnis bersama di Kepulauan Kuril dan mengakhiri perjalanan bebas visa bagi warga negara Jepang, kata kementerian luar negerinya. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti