Jepang Mungkin Akan Hentikan Bantuan ke Myanmar

TOKYO, SATUHARAPAN.COM-Jepang sedang menyelesaikan rencana untuk menghentikan bantuan pembangunan ke Myanmar, menurut laporan harian setempat, Asahi Shimbun, hari Kamis (25/2). Sementara Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi dan mengancam tindakan lebih lanjut atas kudeta militer negara di Asia Tenggara itu.

Mengutip berbagai sumber pemerintah, surat kabar Asahi Shumbun mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak menyebut penangguhan Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA) sebagai "sanksi", dan akan mencoba membujuk junta militer untuk mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Ditanya tentang laporan tersebut, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan "tidak ada kebenaran dari laporan tersebut," tetapi dia membiarkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan. "Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi)," kata Kato dalam konferensi pers.

Sementara itu, Kyodo News juga melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan baru, mengutip sumber pemerintah. Jepang, yang telah lama menjalin hubungan dekat dengan Myanmar, telah menahan diri untuk tidak mengambil sikap keras terhadap junta, bahkan ketika kudeta 1 Februari telah mendorong dijatuhkannya sanksi dan kecaman dari Amerika Serikat dan Barat lainnya.

Tokyo adalah donor utama bagi Myanmar dan perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara. Jepang, menurut laporan Reuters, juga khawatir situasinya akan mendorong Myanmar lebih dekat ke China jika itu melemahkan hubungannya.

Dalam surat bersama kepada Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, pada hari Kamis, kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Justice for Myanmar memperbarui seruan pada Jepang untuk menekan para pemimpin kudeta untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan menghormati hak asasi manusia. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti