Melu Retno Marsudi Upayakan Penyelesaian Krisis Myanmar

BANGKOK, SARUHARAPAN.COM-Upaya diplomatik regional untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar terus diupayakan, sementara protes terus berlanjut di Yangon dan kota-kota lain hingga hari Kamis (25/2) yang menyerukan agar pelaku kudeta negara itu mundur dan mengembalikan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengunjungi ibu kota Thailand, Bangkok, dan mengadakan pembicaraan tiga arah dengan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai, dan Menteri Luar negeri Baru Myanmar, pensiunan kolonel militer, Wunna Maung Lwin, yang juga melakukan perjalanan ke Thailand. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk mengoordinasikan tanggapan regional terhadap krisis yang dipicu oleh kudeta militer Myanmar pada 1 Februari.

Dalam jumpa pers virtual sekembalinya ke Indonesia, Marsudi mengungkapkan keprihatinan negaranya tentang situasi di Myanmar. “Kami meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan... untuk menghindari korban jiwa dan pertumpahan darah,” katanya, menekankan perlunya dialog, rekonsiliasi dan pembangunan kepercayaan.

Marsudi mengatakan dia telah menyampaikan prinsip yang sama kepada sekelompok anggota terpilih Parlemen Myanmar yang dilarang oleh kudeta militer untuk mengambil kursi mereka. Anggota parlemen itu berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan umum November lalu yang akan memberinya masa jabatan lima tahun kedua.

Pengunjuk rasa anti kudeta memajang plakat di dekat Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, Myanmar, Rabu (24/2/2021). Pengunjuk rasa anti kudeta berkumpul di luar Kedutaan Besar Indonesia menyusul laporan bahwa Indonesia sedang mengupayakan agar sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyetujui tindakan atas kudeta Myanmar yang akan mendukung junta junta untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam waktu satu tahun. Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah laporan tersebut. (Foto-foto: AP)

Setelah kudeta, kelompok itu, yang disebut Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw, nama gabungan parlemen, mengumumkan akan mengumpulkan badan tersebut dalam sesi online dan meminta PBB dan negara-negara asing untuk memperlakukannya sebagai pemerintah yang sah Myanmar. Itu telah menerima dukungan yang semakin meningkat dari gerakan protes Myanmar, tetapi sedikit, bahkan jika ada dukungan dari asing. Pengakuan Indonesia bahwa kelompok tersebut memiliki peran untuk dimainkan dapat membuka jalan untuk negosiasi antara junta yang berkuasa di Myanmar dan lawan-lawannya.

Marsudi menggambarkan komunikasinya dengan komite sebagai "intensif." Indonesia dan sesama anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sedang berusaha untuk mempromosikan beberapa konsesi oleh militer Myanmar yang dapat meredakan ketegangan sebelum terjadi lebih banyak kekerasan.

Kelompok regional, di mana Thailand dan Myanmar juga termasuk anggotanya, percaya dialog dengan para jenderal adalah metode yang lebih efektif untuk mencapai konsesi daripada metode yang lebih konfrontatif, seperti sanksi, yang sering dianjurkan oleh negara-negara Barat.

Protes Berlanjut

Penentangan terhadap kudeta di Myanmar berlanjut, dengan kebuntuan yang menegangkan di kota terbesar kedua di negara itu, Mandalay, di mana polisi yang memegang perisai anti huru-hara dan senapan memblokir jalur sekitar 3.000 guru dan siswa.

Setelah sekitar dua jam, di mana para demonstran menyanyikan lagu-lagu protes dan mendengarkan pidato-pidato yang mengecam kudeta tersebut, kerumunan itu menjauh.

Pada hari Sabtu, polisi dan tentara menembak mati dua orang di Mandalay saat membubarkan pemogokan oleh pekerja dermaga. Awal pekan ini mereka dengan kasar membubarkan rapat umum di depan cabang bank negara dengan tongkat dan ketapel.

Juga pada hari Rabu, sekitar 150 orang dari kelompok Kristen berkumpul di Yangon, kota terbesar Myanmar, untuk menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya yang ditahan sejak kudeta.

Embargo Senjata

Tekanan internasional terhadap pengambilalihan tersebut juga berlanjut, dengan lebih dari 130 kelompok masyarakat sipil mengeluarkan surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan embargo senjata global terhadap Myanmar.

Surat yang dirilis hari Rabu mengutip kekhawatiran tentang warga Myanmar yang dirampas dari pemerintah yang dipilih secara demokratis dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung oleh militer dengan sejarah pelanggaran besar.

"Setiap penjualan atau pemindahan peralatan terkait militer ke Myanmar dapat menjadi sarana untuk lebih menekan rakyat Myanmar yang melanggar hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional," kata surat itu.

Selain embargo senjata besar-besaran, dikatakan bahwa setiap tindakan Dewan Keamanan PBB harus memastikan ada "mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat."

Ada embargo senjata di masa lalu di Myanmar selama periode pemerintahan militer, tetapi tidak secara global. China dan Rusia, keduanya anggota Dewan Keamanan, termasuk di antara pemasok senjata utama ke Myanmar, dan hampir pasti akan memveto upaya apa pun oleh PBB untuk memberlakukan embargo senjata terkoordinasi.

Upaya Indonesia

Upaya Indonesia untuk bekerja sama dengan anggota ASEAN lainnya untuk menyelesaikan krisis Myanmar sebelumnya tersendat.

Para pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar kedutaan Indonesia di Yangon dan Bangkok pada hari Selasa (22/2) sebagai tanggapan atas laporan berita bahwa Jakarta mengusulkan kepada sesama anggota ASEAN bahwa mereka menawarkan dukungan yang memenuhi syarat untuk rencana junta untuk pemilihan baru tahun depan.

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah membantah laporan tersebut. Ada juga kritik bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, berniat terbang ke ibu kota Myanmar, Naypyitaw, pekan ini.

Marsudi mengakui pada hari Rabu bahwa dia berencana mengunjungi Naypitaw setelah Bangkok untuk menyampaikan secara langsung posisi Indonesia dan harapan komunitas internasional. (AP)

Editor : Sabar Subekti