Jepang Siap Ratakan Investasi di Indonesia, Tidak Hanya Jawa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jepang siap melakukan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami akui saat ini banyak perusahaan Jepang beroperasi di (Pulau) Jawa, tetapi kalau pemerintah Indonesia saat ini mengubah kebijakan, kami siap untuk mensosialisasikan investasi yang baik di luar (Pulau) Jawa,” kata Gubernur JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Hiroshi Watanabe seusai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan dan memaparkannya di hadapan para pewarta di Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1).

Hiroshi mengatakan demikian dalam kaitannya dengan pembangunan kerja sama infrastruktur Jepang dan Indonesia setelah mendengar pemaparan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tentang kondisi ekonomi di Indonesia.

Bambang dalam kesempatan yang sama mengatakan kepada Hiroshi dan segenap jajarannya bahwa pemerataan infrastruktur tidak atas kemauan dia sendiri tetapi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar investasi bisa lebih merata.

"Kalau pemerintah Indonesia beralih ke luar Jawa, dan saya lihat sudah ada keinginan untuk mengembangkan di luar Jawa, ada kemungkinan kami ikut mempertimbangkan hal tersebut," Watanabe menegaskan.

Investor, lanjut Watanabe, akan merinci berdasarkan proyek. Berdasarkan prioritas adalah proyek yang terkait dengan transportasi, energi, dan lingkungan.

"Proyek swasta yang selama ini diberikan bantuan adalah pembangkit berskala besar. Kemudian pelabuhan, sarana dan prasarana di perkotaan, serta pengolahan air limbah di perkotaan," Watanabe mengakhiri penjelasannya.

Pada September 2013 Hiroshi Watanabe dan rombongan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia telah melakukan pertemuan serupa dalam kerja sama bertajuk “Kerja Sama Keuangan untuk Percepatan Proyek Infrastruktur”, selain itu pada Mid-Term Review yang digelar Juli 2014 kedua belah pihak juga membahas tentang anggaran namun Bambang Brodjonegoro tidak memerinci berapa total dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang difungsikan.

Editor : Eben Ezer Siadari