JIAD Desak Pemerintah Atur Pengeras Suara Masjid

JOMBANG, SATUHARAPAN.COM  - Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur mendesak pemerintah mengatur penggunaan pengeras suara di masjid atau tempat ibadah, sebagai upaya menciptakan sikap toleran terhadap lingkungan dalam berdakwah.

"Dewan Masjid Indonesia, beserta pemerintah perlu mengatur tentang pengeras suara dalam menjalankan siar Islam," kata Koordinator Presidium JIAD Jawa Timur, Aan Anshori, kepada wartawan di Jombang, Kamis (11/6).

Ia mengatakan, sikapnya tersebut terkait dengan gagasan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang hendak melarang pemutaran kaset tilawah di masjid, terutama pada saat Ramadan. Ia berpendapat maraknya rekaman yang diputar tanpa mengindahkan waktu berpotensi menyebabkan polusi suara, apalagi saat waktu istirahat malam hari.

Aan mengatakan, sikap JK tersebut cukup beralasan mengingat saat ini di Indonesia memiliki masjid dan musala dengan jumlah yang cukup besar, dan berpotensi menimbulkan suara yang bising jika diputar bersamaan.

"Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya polusi suara, yang dihasilkan jika masjid/musala terlalu bersemangat menyambut Ramadan," katanya.

Ia mengatakan, idealnya pengeras suara yang berada di masjid serta musala cukup digunakan saat mengumandangkan adzan sekitar tiga - lima menit. Hal itu dinilai sudah tepat.

Ia juga menegaskan, umat Islam perlu mengobarkan semangat baru dalam berdakwah, yaitu dengan cara lebih menonjolkan karakter toleransi pada lingkungan sekitar.

"Dakwah seperti ini mungkin tidak cukup populis, dan membutuhkan kebesaran hati," katanya.

Aan juga mengatakan, sampai saat ini masih meyakini kejayaan umat Islam (izzul islam wa al muslimin) tidak bisa dicapai dengan model saling berlomba dalam berdakwah melalui pengeras suara, baik di masjid atau musala, terutama saat Ramadan tiba.

"Hal tersebut, hanya bisa diraih dengan cara menjadi rahmat bagi orang lain, termasuk memperkuat sensitivitas," kata Aan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menilai pemerintah seharusnya tidak terlalu turut campur terkait dengan masalah ini, sebab hal tersebut bisa didiskusikan dengan baik.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf imbauan dari Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia JK sebaiknya dijadikan sebagai masukan oleh semua takmir masjid ataupun musala, dan guna mencari jalan keluar bisa didiskusikan.

"Imbauan Pak JK itu, perlu dijadikan masukan oleh semua pengurus takmir. Tapi sebenarnya, tarhim (sebagai seruan, Red) dan puji-pujian di musala itu bagian dari tradisi," kata Gus Ipul. (Ant)

Editor : Sotyati