JK Jamin Golkar ARB Miliki Dasar Hukum Gelar Munaslub

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) bersama Sekjen Idrus Marham (kanan), Presiden ke-3 RI yang juga sesepuh Partai Golkar BJ Habibie (ketiga kiri) dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) mengucapkan Ikrar Partai Golkar sementara Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) berbincang dengan Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) pada acara Pembukaan Rapimnas Partai Golkar Tahun 2016 di JCC, Jakarta, Sabtu (23/1). Rapimnas yang akan berlangsung hingga Senin (25/1) tersebut akan membahas sejumlah agenda konsolidasi seluruh kader Partai Golkar sebagai langkah penyelamatan partai. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menjamin kubu Aburizal Bakrie akan memiliki keabsahan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Hal itu dipastikan JK setelah dirinya mengaku menelepon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, sebelum menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, untuk mengetahui keabsahan penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.

Menurut JK, Menkumham akan segera mengeluarkan surat persetujuan sementara agar penyelenggara Munaslub Partai Golkar dapat memiliki legalitas hukum yang kuat. "Beliau (Yasonna) akan mengeluarkan surat khusus sebelum MA, persetujuan sementara untuk menjalankan munas supaya sah," ujar Wapres JK saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta Convention Center, Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (25/1) malam.

Lebih lanjut, JK mengatakan penyelenggara Munaslub Partai Golkar harus berasal dari berbagai kubu yang bersengketa selama ini. Namun, JK tidak secara spesifik menyebutkan penyelenggara Munaslub Partai Golkar nantinya akan ditunjuk berdasarkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali tahun 2015 atau Musyawarah Nasional Partai Golkar di Riau tahun 2009.

Yang jelas, Aburizal merupakan Ketua Umum Partai Golkar dalam dua kepengurusan tersebut. "Penyelenggara adalah DPP Golkar rekonsiliasi, keikutsertaan semua, tidak buat Bali atau Riau, yang penting Golkar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengaku tidak akan mengakui Munaslub Partai Golkar yang akan digelar oleh kubu Aburizal. Sebab, Munaslub Partai Golkar itu tidak melibatkan tim transisi yang telah ditunjuk Mahkamah Partai Golkar.

"Kami tidak akan mengakui. Itu tidak bisa karena bagaimanapun harus ada pengakuan dari kedua pihak," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Senin (25/1).

Menurut Agung, tanpa ada persetujuan kedua pihak yang bersengketa, Menkumham tidak akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Partai Golkar yang sah.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja