JK: Konflik di Timur Tengah Akibat Pemimpin Tak Demokratis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemimpin suatu negara harus menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan memberikan keadilan bagi rakyatnya yang selaras dengan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

“Pemimpin harus demokratis dan memberikan keadilan bagi rakyatnya,” kata Jusuf Kalla saat memberikan tausiyah tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (21/6) malam.

Menurut Wapres, banyaknya konflik di negara-negara di kawasan Timur Tengah adalah karena ada kepemimpinan yang tidak demokratis dan tidak menghargai aspirasi masyarakatnya.

Selain itu, Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa pemimpin di negara-negara kawasan Timteng itu hanya pemimpinnya yang menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki dalam negeri itu.

“Apa yang harus kita pelajari? Di negara-negara yang sebelumnya makmur dan penghasil minyak bumi kita lihat bisa menghancurkan diri sendiri,” katanya.

Wapres mengemukakan bahwa kondisi di negara-negara itu karena sebagian tidak demokratis dan tidak memberikan hak-hak kepada bangsa mereka sendiri mengenai apa yang mereka pilih.

Jusuf Kalla juga menyatakan perbedaan ideologi yang juga kerap mengakibatkan pertikaian seperti perbedaan pandangan agama antara Sunni dan Syiah yang dapat menjadi konflik.

Wapres menuturkan, perbedaan terkait Sunni dan Syiah juga ada di sini tetapi di Indonesia tetap saling menghormati. “Meski ada riak-riak tapi tidak terjelma menjadi bunuh-membunuh,” katanya.

Untuk itu, Jusuf Kalla juga menegaskan pentingnya toleransi guna menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama sebagaimana yang tercipta di bumi Nusantara ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam pembukaan acara “Workshop on Democracy and Innovation in Good Governance” mengatakan bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat diterapkan atau berjalan beriringan di suatu negara, salah satunya di Indonesia.

“Indonesia memberi contoh bahwa Islam dan demokrasi itu bisa berdampingan. Tidak ada keraguan karena hampir 90 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, dan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia,” kata Menlu Retno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (8/6).

Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan.

Oleh karena itu, kata Menlu, Indonesia melalui berbagai forum internasional selalu berupaya berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang pembangunan demokrasi, khususnya dengan negara-negara berkembang dan negara-negara Islam di dunia.

“Indonesia ingin menularkan pengalaman dan praktik-praktik yang dilakukan (dalam pembangunan demokrasi) dengan berbagai cara. Workshop ini merupakan cara untuk berbagi informasi kepada negara lain mengenai demokrasi yang berjalan di Indonesia,” ujar dia. (Ant)