Johan Budi Mengaku Tidak Ada Strategis Khusus

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku untuk langkah selanjutnya dalam uji kepatutan di DPR RI tidak ada strategi khusus.

"Tidak ada strategi khusus untuk menghadapai pertanyaan-pertanyaan di DPR," kata Johan, di Jakarta, hari Selasa (1/9).

Dengan demikian, Johan akan menghormati apa pun yang menjadi keputusan nanti di DPR.

"Menyerahkan sepenuhnya kepada DPR apakah layak memimpin KPK atau tidak. Saya serahkan penilaian kepada DPR," kata dia.

Saat ditanya soal anak-anak yang tidak setuju menjadi capim KPK, Johan mengatakan mereka (anak) sangat memahaminya.

"Mereka memahami pilihan ayahnya. Dan lagi kan belum final ini," kata dia.        

Pansel calon pemimpin KPK telah menyerahkan delapan nama hasil seleksi tahap akhir kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam nama-nama yang diserahkan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Selasa (1/9) itu, Pansel calon pemimpin KPK membagi delapan nama ke dalam empat kategori, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan monitoring.

Di kategori pencegahan, Pansel calon pemimpin KPK memilih nama Staf Ahli Kepala BIN, Saut Situmorang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Surya Tjandra. Sementara, di kategori penindakan ditunjuk nama Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat, Alexander Marwata, dan sosok perwakilan institusi Polri, Basaria Panjaitan.

Pada kategori manajemen, nama Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo dan Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, dinyatakan lolos seleksi. Sedangkan pada kategori monitoring ditunjuk nama Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Laode Muhamad Syarif.

Selanjutnya, delapan nama calon pemimpin KPK yang telah berada di tangan Presiden Jokowi itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bergabung dengan dua nama yang sebelumnya sudah ada, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.

Mereka akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, kemudian dikerucutkan menjadi lima nama terpilih memimpin KPK periode 2015-2019.

Editor : Bayu Probo