Joko Widodo yakin Pemerintahannya Berjalan Baik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden terpilih Joko Widodo optimistis pengelolaan pemerintahannya akan tetap berjalan dengan baik di tengah berbagai prediksi dijegal Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendominasi pimpinan parlemen.

Hal ini dia ungkapkan kepada sejumlah pewarta setelah menyampaikan pidato pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (2/10), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK optimistis pengelolaan negara akan tetap berjalan dengan baik," kata laki-laki yang akrab disapa Jokowi itu.

Jokowi mengharapkan masyarakat tak meragukan pemerintahannya. "Jangan ada yang ragu. Investasi terjamin, tidak akan ada masalah. Masyarakat tidak usah ragu karena kita yakin, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita jalani," kata Jokowi.

Jokowi juga yakin pada peluang bertambahnya partai baru ke dalam koalisinya karena politik dinilainya sangat fleksibel. "Politik setiap detik bisa berubah. Tapi asal program-programnya benar-benar untuk rakyat, tidak akan ada masalah. Masa program baik untuk rakyat kok ditolak? pengalaman saya dulu di Solo dan di Jakarta tidak pernah begitu," Jokowi menambahkan.

Sebelumnya, Joko Widodo mengetahui pada Selasa (30/9) di kantor kerjanya bahwa DPRD DKI telah menyetujui pengunduran dirinya, oleh karena itu dia memberanikan diri mengirimkan surat pengunduran diri tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum nantinya dia limpahkan ke presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya sudah dong (disetujui DPRD). Selanjutnya mengajukan ke Presiden lewat Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata Joko Widodo, kala itu.

Prasetyo Edy Marsudi, selaku Ketua DPRD DKI yang baru  dalam kesempatan yang sama mengutarakan bahwa Joko Widodo tidak perlu meminta persetujuan seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta, akan tetapi dapat langsung mengajukan pengunduran diri di hadapan seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.

Kehadiran Joko Widodo di DPRD DKI dalam formasi yang baru tidak hanya kali ini saja, akan tetapi dia pernah menghadiri pelantikan 106 anggota parlemen warga Jakarta  periode 2014 hingga 2019 mendatang, setelah itu pada Jumat (26/9) Joko Widodo hadir dalam pelantikan para pimpinan DPRD DKI Jakarta yang baru sekaligus menyampaikan imbauan. 

Antara lain dia menginginkan para anggota dewan memperlihatkan kerja nyata sehingga dapat terlihat oleh rakyat Jakarta butuh kerja nyata dari keduanya pada masa mendatang karena banyak hal yang harus dibenahi, dan keduanya (DPRD dan Pemprov DKI Jakarta) harus bekerja sama dalam segala kebijakan, dia juga meminta agar legislatif dan eksekutif sama-sama meningkatkan pemahaman secara objektif dan realistis terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta.

Dia juga mengimbau agar DPRD DKI Jakarta mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan dan kesehatan.

Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama

Joko Widodo dilantik pada 15 Oktober 2012 bersama dengan Basuki Tjahjaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok sebagai sepasang kepala daerah provinsi DKI Jakarta.

Saat dicalonkan menjadi gubernur, Joko Widodo merupakan kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebelumnya dia berpengalaman memimpin sebuah daerah dengan menjabat Wali Kota Surakarta.

Laki-laki kelahiran Surakarta pada 1961 tersebut menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saat masih muda laki-laki yang terbiasa disapa Jokowi ini merupakan mahasiswa yang aktif di organisasi di kampusnya, yakni organisasi pecinta alam.  

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media. Akibatnya, salah satu partai politik di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berniat menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014 bersama dengan mantan wakil presiden Indonesia, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Haji Muhammad Jusuf Kalla. 

Pada 14 Maret 2014, Joko Widodo telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari partai berlambang banteng dengan moncong berwarna putih tersebut.

Setelah Joko Widodo resmi mengundurkan diri, Basuki menyandang jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Setelah Jokowi resmi mundur jadi Gubernur, maka Basuki-lah yang akan menerima "tongkat estafet" mengelola seluruh pemerintahan ibu kota. Seluruh kebijakan DKI berada di tangannya. (Ant).

Editor : Bayu Probo