Jokowi: 23.000 TKA Tiongkok di RI, Tapi 80.000 TKI di RRT

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Dalam kesempatan memberikan sambutan pada Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) XII, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/8) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah isu tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok.

Ia mengaku mendengar isu katanya ada 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok. Padahal, lanjut Presiden blak-blakan, yang ada sebenarnya hanya 23.000 tenaga kerja Tiongkok kerja di sini. Itu pun, sambung Presiden, tidak kerja terus-menerus.

“Itu masang turbin, masang smelter. Saya cek kok. Itu memang kita belum siap melakukan itu, sehingga mereka harus di sini 3 bulan-6 bulan untuk memasang ini,” terang Presiden.

Presiden membandingkan orang Indonesia yang kerja di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ada 80.000, yang kerja di Malaysia 1,2 juta, Malaysia diam saja. Itu yang legal 1,2, tambah Presiden, yang ilegal mungkin hampir 2 juta.

Saat menerima kunjungan PM Mahathir Mohammad, Presiden Jokowi mengaku masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia sempat disinggung.

“Saya ngomong apa adanya. Ya itulah sudah terjadi bertahun-tahun, dan saya minta kepada Mahathir ada perlindungan, legalisasi, ada proteksi sehingga semuanya menjadi gamblang,” ujar Presiden.

Meskipun ada banyak TKI legal dan ilegal di sana, lanjut Presiden, Malaysia tidak ribut. Presiden juga menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang di Arab Saudi katanya 500.000 yang legal, yang ilegal katanya lebih dari itu.

“Coba dilihat tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan penduduk itu hanya 0,03 persen. Satu persen saja enggak ada. Harus angka-angka yang kita sampaikan supaya isu tidak kemana-mana 0,03 persen. Satu persen saja enggak ada,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi membandingkan dengan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab yang 80 persen asing semua, dan mereka senang-senang saja tidak ada masalah. Demikian juga di Arab Saudi 33 persen itu adalah tenaga kerja asing, tambah Presiden, sementara di Indonesia satu persen saja tidak ada.

Presiden menegaskan, pemerintah berupaya mendatangkan investasi, karena salah satu tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk yang lain.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan