Jokowi Ajak Malaysia Berkomitmen Lawan Diskriminasi Sawit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mengharapkan komitmen dari Malaysia untuk melawan diskriminasi komoditas sawit di pasar global. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers bersama, usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2).

“Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit,” kata Jokowi. Perjuangan melawan diskriminasi sawit di pasar global akan lebih optimal jika Malaysia turut mendukung langkah yang sama.

“Perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan Antara, Indonesia memprotes Uni Eropa mengenai rencana aturan Arahan Energi Terbarukan II atau Renewable Energy Directives II (RED II) yang dinilai mendiskriminasikan kelapa sawit. Indonesia menyatakan siap menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memprotes langkah diskriminasi ini.

Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar terbesar ekspor sawit Indonesia, yakni 12 persen. Pasar terbesar minyak sawit Indonesia lainnya adalah China sebesar 18 persen, India 18 persen, dan Pakistan 8 persen.

Dalam RED II, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi (high risk) terhadap deforestasi. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan penggunaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel.

Kudeta Militer di Myanmar

Jokowi dan Muhyiddin Yassin juga mengatakan bahwa mereka meminta agar ada pertemuan antar menteri luar negeri negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk membahas kondisi politik terkini Myanmar.

"Kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan ketua ASEAN guna menjajaki pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar sebagai satu keluarga," kata Jokowi.

"Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN," kata Jokowi.

Penting bagi semua pihak untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN. "Terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," katanya.

Jokowi dan Muhyiddin Yasin juga bicara soal kondisi pengungsi Rohingya di Bangladesh. "Tadi secara detail juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita," kata Jokowi.

Editor : Sabar Subekti