Jokowi akan Umumkan Nama Kepala Staf Kepresidenan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo diketahui kini tengah membentuk sebuah tim  kepresidenan yang terdiri dari menteri dan orang kepercayaannya. Tim ini akan dikepalai oleh seorang kepala staf kepresidenan yang namanya akan diumumkan akhir Januari 2015.

Informasi ini diperoleh kantor berita Reuters dari Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Dalam laporannya ( 21/11), Reuters mengatakan Andi Widjajanto termasuk dalam tim kecil tersebut. Andi juga kini tengah mempersiapkan landasan hukum bagi keberadaan tim dimaksud.

"Kantor kepresidenan akan menjadi alat bagi presiden untuk mengendalikan kabinet," kata Andi Widjajanto.

Tim itu akan beranggotakan empat menteri. Diantara anggota-anggota nantinya adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago dan Andi Widjajanto sendiri.

Langkah Jokowi membentuk tim ini juga didasarkan pada keinginan untuk mendorong dan mengontrol kabinetnya agar bekerja sesuai dengan visi presiden. Termasuk diantaranya untuk mendukung langkahnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, seperti menaikkan harga BBM belum lama ini.

"Sangat tidak mungkin dalam kabinet ini bagi menteri maupun kementerian menjalankan keinginan mereka sendiri," kata Andi. "Banyak program Jokowi yang berkaitan satu sama lain, sehingga koordinasi akan menjadi kunci," tambah dia.

Empat menteri yang masuk dalam tim ini nantinya akan diberi kekuasaan yang luas, termasuk  merancang kebijakan kunci dan menetapkan target untuk kementerian. Andi mengatakan ide ini muncul di benak Jokowi setelah dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang pernah mengambil langkah serupa.

Sudah Bekerja

Walau belum diketahui secara luas, menurut Reuters, tim ini sebetulnya sudah bekerja dan menunjukkan 'taji'nya. Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberhentikan salah seorang dirjennya baru-baru ini didasarkan pada rekomendasi tim ini. Juga pemilihan Faisal Basri menjadi Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas serta penunjukan Mantan Pimpinan KPK Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas juga merupakan nasihat tim kepresidenan.

Oleh sementara kalangan, hadirnya tim ini yang merupakan kombinasi dari  akademisi dan penasihat dekatnya, dinilai dapat mengeliminir intervensi politik terhadap kabinet Jokowi. Bulan lalu, Jokowi terpaksa mengakomodasi sejumlah politisi ke dalam kabinetnya, yang sebetulnya merupakan penyimpangan dari rencananya, untuk menenangkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukungnya.

Tidak Mudah

Walaupun ide ini bagus, tidak berarti akan berjalan mulus. Tony Blair ketika memerintah Inggris dikeluhkan oleh para menterinya dikarenakan demikian berkuasanya para penasihat dekatnya. Dikhawatirkan penentu kebijakan bukan lagi kabinet
melainkan orang-orang dekat presiden. Adanya resistensi dari para menteri terhadap kehadiran tim ini, diperkirakan akan mempersulit tugas Jokowi.

"Hanya dalam beberapa kasus saja kantor ini akan dapat menumbuhkan kerjasama, karena banyak menteri justru akan cenderung menghalanginya," kata analis politik Kevin O'Rourke.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membentuk tim yang mirip dengan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Namun kinerja tim ini tidak signifikan karena mendapat perlawanan politis yang luas. Selain itu skandal korupsi yang menimpa tiga menteri di kabinet SBY ikut memperlemah citranya.

Namun, Andi Widjajanto menjanjikan tim kepresidenan Jokowi akan berbeda dengan yang pernah dibentuk SBY. "Tim sebelumnya seperti guru yang mengeluarkan rapor para menteri, dan memunculkan ketegangan sesama menteri," kata Andi. "Kami nantinya tidak akan mengevaluasi menteri tetapi mengevaluasi proyek-proyek mereka," tutur dia.

Andi menambahkan personil kantor kepresidenan akan lebih sering bertemu Jokowi ketimbang dengan kabinet keseluruhan. Diharapkan kantor kepresidenan tersebut akan bekerja penuh pada bulan Februari tahun depan.

"Dalam pemerintahan ini tidak ada program kementerian --semuanya adalah program presiden dan semua keputusan datang dari presiden," kata Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, belum lama ini. "Kami hanya menjalankan apa yang diputuskan oleh presiden," ucap dia.

Editor : Eben Ezer Siadari