Jokowi: Anggaran Besar Kementerian PUPR Harus Mengungkit Ekonomi Nasional
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Anggaran besar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional, memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.
Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu kepada jajaran kementerian PUPR, hari JUmat (15/1) ketika menyaksikan secara virtual penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan kementerian itu untuk tahun anggaran 2021.
“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Kementerian PUPR termasuk yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.
“Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” katanya. Tidak saja memberi kesempatan kerja, tetapi juga menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.
Penandatanganan Paket Tender
Dalam laporannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp 38,6 triliun.
“Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, yang telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun,” kata Basuki.
Paket tender tersebut terdiri dari 209 paket senilai Rp 2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi. Acara penandatanganan itu yang disaksikan Jokowi.
“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda,” katanya.
Editor : Sabar Subekti
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...