Jokowi Blusukan ke RS Pasar Rebo Cek KJS

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang keluarga pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) mengeluhkan proses administrasi KJS yang dianggap tidak praktis kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat blusukan mengunjungi Rumah Sakit (RS) Pasar Rebo, Selasa (18/3).

Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu mengunjungi rumah sakit dengan tujuan mengecek kelangsungan program Kartu Jakarta Sehat yang sudah dilebur dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, Dien Emawati.

Asih (54) seorang warga Cibubur Jakarta Timur mencurahkan keluhannya langsung kepada Jokowi. Ia mengeluhkan proses administrasi dari BPJS yang dianggap menyulitkan.

Menurut Asih, dalam sebulan harus tiga kali bolak-balik mengambil obat untuk ibunya. Selain itu, dirinya hanya bisa mendapatkan satu jenis pelayanan kesehatan dalam sehari, misalnya kalau sudah periksa laboratorium, ia tidak bisa mendapatkan pelayanan dokter. Proses administrasi seperti itu kata dia tidak efisien dan memboroskan uang untuk naik transportasi umum. 

Jokowi tidak menampik bahwa prosedur KJS yang telah dilebur dengan JKN masih banyak pelayanan yang tumpang tindih. Oleh sebab itu, ia anggap wajar jika masih banyak keluhan dari warga.

Sejak peluncuran program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014 lalu, banyak terjadi kebingungan dalam pelayanannya. Misalnya perbedaan premi yang harus dibayarkan untuk JKN ada yang sebesar Rp 19.000 dan Rp 23.000. tetapi pada waktu itu, Jokowi memastikan akan dilakukan koordinasi agar kedua sistem tersebut bisa berjalan berirama.

“KJS gabung dengan JKN itu masih ada yang selap selip, ada yang tidak dibayar, seperti tadi yang pasien jantung, atau penyakit kronis lain,  bencana banjir, atau kecelakaan juga masih tidak dapat di-cover oleh JKN, tapi itu yang selanjutnya akan dianggarkan” kata Jokowi di RS Pasar Rebo.

“Oleh sebab itu tadi saya sudah perintahkan kepada Bu Dien agar ke BPJS untuk mendiskusikan masalah itu, sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Hal-hal seperti ini kalau tidak diikuti terus yang diteriaki kita. Contohnya obat diabetes untuk satu bulan hanya dikasih untuk 10 hari, sudah kita urus dengan Kementerian Kesehatan,” Jokowi menambahkan.

Kepala Dinas Kesehatan, Dien Emawati pada kesempatan itu menyampaikan bahwa urusan pembayaran untuk pelayanan medis yang diterima pasien sudah dibayar baik oleh program KJS maupun JKN.

“Sudah tidak ada komplain, operasi ginjal saja juga free, kemarin ada pasien yang operasi kepala juga free,” kata Dien.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja