Jokowi dan Prabowo Belum Paparkan Platform Kebijakan Luar Negeri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Belum ada platform kebijakan luar negeri yang dimunculkan oleh Bakal Calon Presiden Republik Indonesia nan akan bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 ini, termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Mereka masih berkutat pada isu-isu domestik saja.

Dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Broto Wardoyo menyatakan hal tersebut saat ditemui satuharapan.com di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (7/5).

“Bila melihat sosok calon presiden (capres) yang muncul saat ini, belum terlihat secara nyata apa yang menjadi program mereka, terkait isu luar negeri. Namun, masih ada waktu tersisa, artinya masih ada waktu untuk menyampaikan hal tersebut,” tutur Broto.

Menurut Broto, bila melihat track record Jokowi dan Prabowo, memang sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu lebih unggul perihal isu-isu luar negeri.

“Bila dibandingkan, Jokowi tidak berpengalaman dalam urusan luar negeri, sedangkan Prabowo dianggap lebih mahir menanggapi isu-isu luar negeri. Namun muncul pertanyaan, apakah Prabowo mampu menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, karena isu pelanggaran ham nan menerpanya akan mempengaruhi,” ucap Broto.

Berdasarkan ideologi kedua capres tersebut yang hampir sama, yakni nasionalis, maka keduanya akan lebih condong menuju pada arah kemandirian.

“ Jokowi senantiasa berbicara Konsep Trisakti, tentang kemandirian karena mengandung politik, ekonomi, dan kedaulatan negara. Sedangkan Konsep Macan Asia milik Prabowo sama saja. Desain dan planning Jokowi dan Prabowo belum terlihat,” ucap Dosen Mata Kuliah Dinamika Kawasan Timur Tengah itu.

Konsep Trisakti ialah gagasan Bung Karno untuk menghadapi gelombang hegemoni dari pihak asing. Isinya, pertama, berdaulat dalam politik, kedua, berdikari dalam ekonomi, dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan.

Jokowi mengusulkan kemandirian ekonomi, akan tetapi cara untuk menempuh dan hal-hal yang akan dilakukan belum terlihat. Sementara, Prabowo melontarkan Konsep Macan Asia, tetapi konsep itu juga tidak diikuti dengan penjelasan nan nyata.

“Prabowo akan membawa Indonesia kuat pada bagian mana? Selama ini dalam platform domestik ia memberi penakanan kemandirian pangan, apakah pangan akam jadi fokus utamanya? Belum terlihat nyata, dan tidak eksplisit,” Broto menambahkan.

Namun menurut Broto, siapapun pemimpinnya, mereka harus memiliki visi dan misi nan jelas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lima tahun ke depan.

“Secara postur individu keduanya tidak bersinggungan dengan isu internasional, tapi satu hal yang wajib dimiliki oleh siapun pemimpinnya, ia memiliki gambaran jelas, tentang arah Indonesia ke depan,” tuturnya.

Isu Luar Negeri Nomor Dua

Selanjutnya, Dosen Departemen Hubungan Internasional UI itu mengatakan bahwa isu luar negeri bukanlah hal utama yang dibutuhkan seorang capres untuk menarik simpati masyarakat.

“Isu luar negeri dianggap nomor dua, karena bila ada seorang capres, orang selalu bertanya platform ekonominya apa, program politiknya apa, baru dia berbicara hubungan luar negeri mau dibawa kemana,” kata Broto.

Hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia, sangat fokus pada urusan domestik.

“Hal itu memperlihatkan bahwa kita sangat fokus ke dalam. Artinya bila kita fokus ke dalam, ke luarnya hancur, ya wajar,” Broto menambahkan.

Lihat Megawati 2001

Untuk membayangkan seperti apa keadaan hubungan negeri Indonesia, bila Jokowi tepilih menjadi presiden, Broto mengilustrasikannya dengan era kepemimpinan Megawati bersama PDIP, sejak 2001 hingga 2004.

“Pemerintahan Megawati tidak jauh berbeda dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beberapa pencapaian, namun yang paling sering terdengar saat ini ialah kritik terkait dengan penjualan beberapa aset negara,” ucap salah satu dosen di lingkungan Universitas Indonesia itu.

Menurut Broto, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan devisa dan sumber pemasukan.

“Saat itu sumber pemasukan kita dari kehutanan, dan kita masih terikat dengan International Monetary Fund (IMF), namun semuanya diselesaikan Megawati. Suka tidak suka, kita harus mengakui Megawati sukses mengakhiri relasi dengan IMF dan permasalahan utang Indonesia,” Broto menambahkan.

Namun sayangnya Megawati mendapat banyak kritik perihal kebijakan domestiknya, masalah keamanan.

“Padahal ia konsisten dengan mengatakan kedaulatan Indonesia, dia tidak mau begitu saja mengamini apa yang dikehendaki Amerika Serikat dengan Global War Teror, itu menunjukan bahwa Megawati konsisten terhadap kemandirian politik. Meskipun perekonomian indonesia tidak sebaik kala Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, saat ini Jokowi telah konsisten, seperti yang telah dilakukan Megawati dulu.

“Jokowi telah memiliki konsep kemandirian ekonomi, politik, namun tujuan dari konsep tersebut belum muncul hingga saat ini. Semoga bisa muncul agar kita tahu apakah itu sinkron dengan kebijakan domestiknya.” kata Broto.

Sementar itu, Prabowo tidak bisa dibayangkan, karena tidak ada yang dapat diilustrasikan dari masa lalu. Tapi kini, Prabowo telah muncul dengan Konsep Macan Asia.

“Dalam kondisi ini, Jokowi lebih diuntungkan, karena masyarakat dapat berkaca untuk melihat sisi positif dan negatifnya dari masa sebelumnya,” tutup Broto.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja