Jokowi di COP21: Harus Ada Kesepakatan Jadikan Bumi Nyaman

PARIS, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo mengharapkan ada kesepakatan ambisius yang dihasilkan dari Conference of Parties 21^th (COP21) United Nations Framework Convention on Climate Change sebagai solusi untuk menjadikan bumi tempat yang nyaman dan menyejahterakan bagi kehidupan masyarakat dunia.

“Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita,” kata Presiden di hadapan 147 kepala negara dan pemerintahan di Leaders Event, Paris, Prancis, Senin (30/11).

Presiden mengatakan kesepakatan iklim Paris harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional mengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang.

“Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju,” ujar Presiden.

Konstribusi, lanjutnya, dapat dilakukan dengan memobilisasi pendanaan 100 miliar dolar AS hingga 2020, dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi.

“Saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21,” ujar dia.

Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Christiana Figueres, mengatakan semua perwakilan negara yang hadir di Paris harus mampu bersatu dan menunjukkan solidaritasnya untuk keamanan iklim global.

“Mata dunia tertuju ke Paris. Dan jutaan mata tertuju pada negosiator. Anda mendapat kesempatan, bahkan tanggung jawab untuk mencapai target nasional untuk kepentingan mengatasi perubahan iklim sekaligus mendukung dunia mengatasi itu semua,” katanya.

Sebanyak 150 kepala negara dan pemerintahan hadir memberikan dukungan politik untuk tercapainya kesepakatan bersama menekan kenaikan suhu bumi lebih dari dua derajat celsius. Sedangkan perwakilan negara atau pihak-pihak yang hadir mencapai 196, dan INDC yang diserahkan mencapai 184.

AMAN: Pidato Jokowi Beri Kejutan COP Paris

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB atau UNFCCC/COP ke-21 di Paris menjadi kejutan bagi komunitas adat di Nusantara.

“Ini kejutan, karena di teks pidato yang beredar di kalangan masyarakat sipil tidak ada disebutkan tentang masyarakat adat yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim “ kata Abdon, seusai mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo lewat siaran langsung di paviliun Indonesia di Le Bourget, Paris, Senin.

Menurut Abdon, pernyataan Presiden Jokowi itu sangat penting, karena selama ini pemerintah terbukti gagal menjaga hutan sebagai langkah mitigasi.

Ia menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Indonesia pada akhir 2015 adalah “pengadilan api” atau bukti kegagalan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan

“Walaupun kalimat itu pendek, tapi punya makna sangat kuat,” ujarnya pula.

Abdon menambahkan bahwa saat ini terdapat seluas 57 juta hektare kawasan hutan yang dikuasai masyarakat adat, dan 40 juta hektare di antaranya masih memiliki tutupan hutan yang baik.

Untuk melindungi kawasan hutan tersebut, pemerintah menurutnya perlu segera memberikan alas hak bagi masyarakat adat untuk menjaga wilayah adat mereka.

“Hutan yang dikelola masyarakat adat terbukti bebas dari kebakaran hutan dan lahan, kecuali wilayah adat yang sudah diserahkan kepada korporasi,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, dalam pidato di hadapan para kepala negara yang menghadiri dan menyampaikan komitmen penurunan emisi dalam KTT Iklim ke-21, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa salah satu langkah mitigasi perubahan iklim adalah melestarikan keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah “business as usual” pada 2030, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Langkah penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi, yaitu pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, dan peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional 2025.

Pengolahan sampah menjadi sumber energi juga menjadi program penurunan emisi.

Selanjutnya, Indonesia akan menerapkan kebijakan satu peta atau “one map policy” untuk pengelolaan hutan dan lahan, serta menerapkan moratorium dan revisi izin pemanfaatan lahan gambut.

Selanjutnya di bidang maritim, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Presiden Tinjau Anjungan Indonesia Di COP21

Presiden RI Joko Widodo meninjau anjungan Indonesia di sela-sela acara KTT Perubahan Iklim atau COP21, di Paris, Prancis, Senin (30/11).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Pavilion (Anjungan) Indonesia dilakukan di sela-sela rangkaian acara KTT Perubahan Iklim di arena Parc Des Expositions Du Bourget Paris, Prancis.

Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk berfoto di depan anjungan Indonesia.

Kehadiran Presiden Jokowi ke dalam anjungan tersebut menarik perhatian sejumlah delegasi dan media untuk melihat dari dekat.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama panitia pengelola anjungan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan pidatonya atas pandangan Indonesia dalam COP21 dalam bahasa Indonesia di hadapan sejumlah peserta KTT.

COP21 ini memiliki arti penting karena salah satunya membicarakan mengenai tindak lanjut setelah berakhirnya Protokol Kyoto.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengharapkan kesepakatan Paris haru dapat mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai dengan prioritas dan kemampuan nasional. (Ant)