Jokowi Diminta Hentikan Impor Sapi dari Australia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menyayangkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan Negeri Kangguru tersebut pada musibah tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Menurut dia, sebenarnya kondisi saat ini menyangkut masalah narkotika, di mana dua orang warga negara Australia akan menghadapi eksekusi hukuman mati. 

Dia pun menganggap pernyataan yang dilontarkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sangat kerdil, tidak bermartabat, dan tidak menghargai kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Menghubungkan ketegangan yang kini terjadi antara Indonesia-Australia tersebut dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar komoditas sapi potong asal Australia, dengan mengimpor 454.152 ekor atau 53 persen dari total sapi yang diekspor Australia, Viva meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan segala impor dari Australia yang berhubungan dengan sektor peternakan, terutama daging sapi.

"Australia merupakan eksportir utama komoditas ternak ke Asia Tenggara. Tahun 2013, Australia mengekspor sapo potong untuk tujuan penggemukan, pemotongan, dan perkembangbiakan sebanyak 850.923 ekor, meningkat 37 persen dari tahun 2012 sebesar 755 juta dolar Amerika Serikat," kata Viva, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).

"Indonesia merupakan pasar terbesar komoditas sapi potong Australia, dengan mengimpor 454.152 ekor. Tapi saya minta Presiden Jokowi segera menghentikan impor daging sapi dari Australia," dia menambahkan.

Menurut dia, masyarakat Indonesia tidak rugi bila tidak makan daging sapi. Meskipun, nantinya Indonesia akan kekurangan pasokan daging sapi, menurut Viva, pemerintah bisa mengimpor dari New Zealand atau Kanada.

"Kalau impor daging sapi itu syaratnya ada dua, Zona Base atau Country Base. Country Base itu artinya berasal dari negara yang sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku sapi (PMK) seperti Australia, Kanada, dan New Zealand. Atau Sekarang kita ganti impor dari negara yang Zona Base seperti India, tapi itu harus melalui prosedur yang ketat sebelum dikonsumsi masyarakat, mulai dari pemeriksaan di negara asal, pintu masuk ke Indonesia, karantina di pulau, dan sebagainya," ujar dia.

Menurut Viva, saat ini adalah momentum bagi Pemerintahan Joko Widodo membuktikan janji kampanye pada Pemilu Presiden 2014 lalu, yakni membuktikan swasembada pangan. "Sekarang berani gak Pemerintahan Jokowi? Pemerintah harus serius swasembada pangan, sekarang seluruh produk pangan kita, gandum 100 persen, jagung, gula, susu, daging, beras, semuanya impor, kan janjinya tiga tahun ini swasembada, ya kita tunggu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Editor : Bayu Probo