Jokowi Dinilai Belum Pegang Kendali Pemerintahan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo dinilai belum pegang kendali dalam menjalankan roda pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh politisi partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin dalam diskusi bertajuk “ Evaluasi 100 Hari Pemerintah Jokowi - JK “ di Paramadina Graduate School Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Hadir dalam diskusi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) Hajriyanto Y Thohari, dan pengamat komunikasi politik Putut Widjanarko.

Diskusi akademis tentang kekisruhan yang terjadi di pemerintahan Jokowi mengundang perhatian publik karena konflik antara  KPK dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) dinilai belum ada solusinya. Effendi Simbolon mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers yang hanya sekian menit tidak ada artinya, apalagi dengan mengundang tujuh tokoh ke Istana Negara.

Menurut dia,seharusnya hal ini diselesaikan dahulu di dalam lingkaran Istana Negara. "buat apa ada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres)," ujarnya.

Effendi juga menyampaikan jika ingin menurunkan Presiden Joko Widodo ya saatnya, mumpung kekisruhan masih terjadi, sambil bercanda dengan politisi senior Partai Golkar Nurul Arifin yang merupakan salah satu partai kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Permasalahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi kekisruhan ini dinilai Effendi justru berasal dari internal sendiri yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya banyak orang yang ditempatkan oleh Joko Widodo dalam pemerintahannya tidak jelas, menirukani ungkapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. "Rakyat yang tidak jelas atau siapa yang tidak jelas," kata dia sambil tertawa.

Editor : Eben Ezer Siadari