Jokowi Disarankan Bentuk Badan Koordinasi Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ramdani Basri, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure mengatakan pemerintah harus melakukan koordinasi dan sinergitas yang baik apabila mengerjakan proyek infrastruktur.

“Selama ini koordinasi antarlembaga sering tumpang tindih, tidak sinkron, pembangunan di satu bidang tidak didukung oleh bidang lain. Jadi harus ada satu badan yang punya peran besar dan bertanggungjawab langsung pada presiden untuk pastikan semuanya terintegrasi,” kata Ramdhani saat memberi pemaparan pada Global Infrastructur Leader Forum yang berlangsung Selasa (31/3),  di Lower Lobby, Jakarta Convention Center, Jakarta.   

Ramdhani menyebut  pemerintah perlu mempercepat pembenahan regulasi dan pembentukan bank infrastruktur.

“Pemerintah, kalau bisa, membentuk  lembaga khusus yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Badan tersebut bertugas mengambil keputusan-keputusan cepat ketika menemukan kendala teknis di lapangan,” Ramdhani menambahkan.

Menurut dia, masalah koordinasi yang rumit menjadi sebab utama buruknya infrastruktur yang ada serta lambannya eksekusi berbagai projek baru. 

Sementara itu Conference Leader GILF 2015, John Scott Younger mengatakan forum internasional sektor infrastruktur tahun ini ditujukan untuk bisa menjadi pendorong, inisiator sekaligus membuahkan solusi dalam hal pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah, mengingat kebutuhan dananya sangat besar,” kata Younger.

Sementara, Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rudy Salahuddin mengatakan, dalam lima tahun ke depan, Indonesia telah menyiapkan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, telekomunikasi, transportasi, jalan, kelistrikan hingga migas. Keseluruhan proyek itu akan mengunakan sistem KPS.

"Pemerintah Indonesia akan memberi insentif, yakni berupa dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah,” kata Rudy.

Editor : Eben Ezer Siadari