Jokowi: Hilirisasi Akan Jadi Lompatan Besar bagi Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Presiden mendorong agar pemerintah Indonesia tetap berani maju dalam menghadapi gugatan tersebut.

Jokowi mengatakan itu dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023.

“Kita harus berani seperti itu, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” kata Presiden.

Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.

“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” katanya.

Untuk itu, dalam kesempatan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa lalu, Presiden menuturkan bahwa ia mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

“Saya menyampaikan (di KTT ASEAN-Uni Eropa) kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh negara mana pun mendikte, dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari negara kita,” katanya.

Ekosistem Industri

Jokowi mendorong terbangunnya ekosistem industri yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk masa depan Indonesia yang cerah. “Pekerjaan besar yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya bauksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi,” katanya.

Upaya hilirasi industri yang telah dilakukan saat ini menunjukkan hasil yang baik dengan adanya lompatan nilai ekspor nikel semenjak diberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020.

“Nikel yang sudah kita stop tiga tahun yang lalu, dulu waktu masih mentah kita ekspor nilainya per tahun hanya Rp 17 triliun. Setelah kita stop tiga tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp360 triliun,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden juga menuturkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi bauksit yang akan dimulai pada bulan Juni 2023 juga dapat menghasilkan lompatan nilai ekspor yang signifikan. “Nggak tahu lompatannya, perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 (triliun rupiah) menjadi kurang lebih 60-70 triliun (rupiah),” katanya.

Meskipun upaya integrasi tersebut tidaklah mudah dikarenakan lokasi tambang yang berbeda-beda dari setiap sumber daya yang ada, namun Presiden yakin jika hal tersebut dapat terwujud maka akan menciptakan sebuah ekosistem yang berdampak baik bagi Indonesia, salah satunya adalah industri kendaraan listrik.

“Semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang kedepan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi, tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu,” katanya.

Kendaraan Listrik

Jokowi juga yakin jika ekosistem industri kendaraan listrik telah terbangun maka dapat memberikan lompatan nilai tambah yang sangat besar.

“Apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali, bukan puluhan kali lagi tapi ratusan kali,” lanjut Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Editor : Sabar Subekti