Jokowi Ingin Percepat Program untuk Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan agar ada program percepatan untuk rakyat Indonesia mengingat APBN Perubahan 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada 2015 sangat terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.

"Ini tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp3000 triliun. APBNP tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi. 

"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita", tegas Jokowi sebagaimana dikutip Hasto saat memberikan pengarahan ke tim transisi. 

Oleh karena itu, di dalam setiap pengarahan terhadap agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi, kata Hasto, maka Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kantor transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan.

"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", tegas Hasto.
Oleh karena itu, Pokja APBN dan Energi harus mencari terobosan.

"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," tambah Hasto.

Dengan demikian, kepemimpinan dari seluruh jajaran kementerian negara untuk berani menyelesaikan akar persoalan pokok sangatlah diperlukan.

"Kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-benar hadir," ucap Hasto. (Ant)