Jokowi Ingin Rakyat Rasakan Manfaat Politik Bebas Aktif
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dianut Presiden Joko Widodo saat ini tetap bebas aktif. Namun, Presiden menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional.
“Bebas aktif yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi adalah berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. Bukan banyak teman akan tetapi dirugikan,” kata Fachir seusai melaporkan kesiapan Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dengan seluruh perwakilan Repulik Indonesia di luar negeri kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).
Dia menuturkan, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar mampu menerjemahkan isu-isu prioritas pemerintah, seperti perlindungan warga, kedaulatan wilayah, dan diplomasi ekonomi.
Presiden Jokowi, menurut AM Fachir, menekankan perlunya pejabat perwakilan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Ia menyebutkan, Indonesia memiliki 118 perwakilan yang terdiri atas 87 kedutaan besar, dua perutusan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, lalu 30 konsulat jenderal dan konsulat Indonesia, serta 64 konsul kehormatan.
Wamenlu juga menyampaikan Indonesia harus paham arus ekonomi global yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar arah ekonomi global yang diikuti tidak keliru.
“Meskipun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, namun kita harus mengetahui arah angin berembus,” Fachir menjelaskan.
Editor : Sotyati
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...