Jokowi-JK Membangun Infrastruktur Tani dan Air

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan pembangunan infrastruktur pertanian dan air seperti bendungan serta embung di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur pangan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana jaringan irigasi serta ketersediaan air adalah kunci utamanya.

Menurut data dari Kantor Staf Presiden atau KSP, sepanjang periode 2015 sampai dengan 2019 terdapat 15 bendungan yang telah selesai dibangun, 40 bendungan dalam proses konstruksi, 10 bendungan baru dimulai pembangunannya pada tahun 2019.

Sedangkan pembangunan embung selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.062 embung telah dibangun.

Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi baru yang telah dirampungkan seluas satu juta hektar, dan jaringan irigasi yang berhasil direhabilitasi seluas 3,02 juta hektar.

Selain itu, 945 unit waduk berskala kecil juga telah dibangun, bersamaan dengan rampungnya kegiatan revitalisasi 10 dari 15 danau kritis yang berhasil direvitalisasi secara bertahap sejak tahun 2016.

Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air atau eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar meter kubik per tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar meter kubik per tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.

Saat ini kapasitas tampungan air di seluruh Indonesia sekitar 14 miliar meter kubik per tahun.

Mendukung Ketahanan Pangan

Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyebut pembangunan infrastruktur terintegrasi merupakan bukti pemerintahan Jokowi mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak melulu jalan tol, tapi juga pembangunan embung, akses jalan di desa, hingga pembuatan bendungan.

Pembuatan embung dan bendungan merupakan antisipasi pemerintah atas musim kemarau dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Selain irigasi, sektor distribusi petani pun diperbaiki dengan penguatan BUMdes, penjualan online, dan akses jalan yang memberikan kemudahan distribusi petani untuk memasarkan hasil produksinya.

Menurut data dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), di mana ketahanan pangan Indonesia terus membaik sejalan dengan perbaikan nilai tukar petani (NTP) yang meningkat dari 100,02 pada Mei 2015 menjadi 102,61 pada Mei 2019.

Sedangkan indeks keamanan pangan global atau Global Food Security Index Indonesia juga naik dari 46,7 pada tahun 2015 menjadi 54,8 pada tahun 2018.

Terus Dilanjutkan

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar 780 ribu hektare sawah yang mendapat air dari bendungan.

Presiden menyampaikan bahwa yang namanya bendungan dan waduk masih diperlukan untuk memberikan air dan irigasi ke sawah-sawah yang dimiliki petani.

Keinginan presiden tersebut didukung oleh ekonom Hisar Sirait yang menyarankan kepada pemerintah agar tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur bendungan lebih banyak lagi di periode pemerintahan keduanya.

Selain itu Hisar Sirait juga menambahkan bahwa revitalisasi saluran irigasi sangat penting, ini yang perlu menjadi perhatian utama karena pertanian rakyat khususnya lahan-lahan basah sangat tergantung pada seberapa baik irigasi tersiernya.

Irigasi tersier merupakan irigasi yang langsung ke lahan petani, lanjutnya, yang seharusnya difokuskan oleh pemerintah mengenai bagaimana merevitalisasi saluran irigasi ini, karena revitalisasi yang ada sekarang dinilai kebanyakan merupakan revitalisasi irigasi primer dan sekunder, tapi belum sampai irigasi tersier.

Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan pendidikan kepada para petani dan masyarakat desa terkait manajemen atau pengelolaan irigasi, dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga tingkat desa menjadi lembaga yang mengelola irigasi.

Setelah itu, secepat mungkin untuk menciptakan mekanisme pengelolaan irigasi dengan membuat orang-orang menjadi penyuluh agar bisa mengajari masyarakat di tingkat desa untuk mengelola irigasi di wilayahnya.

Bicara mengenai Manajemen Sumber Daya Air (SDA) Terintegrasi, Kementerian PUPR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengelola sumber daya tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan bahwa Manajemen SDA Terintegrasi atau Integrated Water Resources Management (IWRM) merupakan pendekatan baru dari pengembangan pengelolaan SDA yang memperhatikan lingkungan.

Tujuannya adalah pengelolaan SDA dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan untuk menciptakan pemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan publik.

Alokasi Tahun 2020 Rp43,97 triiun

Keinginan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian dan sumber daya air terwujud saat pemerintah mengalokasikan anggaran Rp43,97 triliun kepada Kementerian PUPR untuk tahun 2020.

Menurut Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional di mana salah satunya merupakan ketahanan air.

Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air yang antara lain mencakup pembangunan bendungan on-going sebanyak 49 bendungan.

Selain itu Kementerian PUPR juga berupaya merampungkan 65 bendungan pada periode tahun 2023/2024 yang akan datang, dalam rangka menambah luas lahan pertanian yang mendapat suplai irigasi premium atau irigasi dari air bendungan menjadi 19-20 persen.

Terintegrasi dengan Hulu Sungai

Pengamat Ekonomi dari INDEF Rusli Abdullah menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin yang akan dilantik 20 Oktober 2019 untuk membangun waduk atau bendungan yang terintegrasi dengan pembangunan hulu sungai pada periode lima tahun mendatang.

Menurut Rusli, salah satu infrastruktur sumber daya air yang sukses dibangun oleh Presiden Jokowi adalah embung dan penambahan pembangunan waduk. Namun demikian terkait dengan waduk, ada satu hal yang menurut saya kurang diperhatikan, yakni pembangunan waduk yang terintegrasi dengan pembangunan hulu sungai.

Pembangunan hulu sungai bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan di hulu sungai dalam rangka menjaga debit air ketika musim kemarau.

Selain itu, Rusli mengharapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih intens berkolaborasi dalam hal penyediaan air untuk pertanian. (Ant)