Jokowi-JK Prioritaskan Jumpa Menko Perekonomian dan Keuangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla bidang Arsitektur Kabinet, Andi Wijayanto menyampaikan akan memprioritaskan untuk bertemu dengan Menteri Koordintor Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Keuangan, guna membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2015).

Selain itu, Tim Transisi Jokowi-JK juga ingin menemui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Prioritas kami adalah segera berinteraksi dengan Menko Perekonomian,Menteri keuangan, dan Kepala Bapennas, untuk berdiskusi tentang RAPBN 2015 yang tengah dibahas oleh DPR RI," ucap Andi saat ditemui di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Oleh karena itu, hari ini, Kamis (28/8) sore WIB, bertempat di Kantor Transisi diselenggarakan pertemuan dengan fraksi-fraksi dari partai pengusung Jokowi-JK, yakni Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB.

"Tujuannya, kami ingin mencari kemungkinan munculnya ruang fiskal tambahan, agar Jokowi-JK bisa segera melaksanakan programnya pada Oktober hingga Desember 2014 mendatang," kata dia.

Simulasi BBM

Terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Andi mengungkapkan telah melakukan simulasi. Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna mengantisipas naiknya angka kemiskinan masyarakat kala harga BBM naik.

"Kami telah melakukan beberapa simulasi harga terkait kenaikan harga BBM, dari kenaikan 500 rupiah sampai 1.500 rupiah, serta waktu menaikkannya, apakah dilakukan pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau pada Pemerintahan Jokowi nanti," ucap dia.

"Simulasi pun dilakukan menyangkut nilai tukar rupiah, agar pengetatan BBM bisa dilakukan lebih efektif, kalau bisatidak hanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan tol atau yang di Jakarta saja. Kemudian kami juga simulasikan secara serius mengenai bantalan sosial," Deputi Tim Transisi Jokowi-JK bidang Arsitektur Kabinet itu menambahkan.

Menurut Andi, secara ekonomi makro, kenaikkan Harga BBM itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK tidak ingin hanya sekedar menaikkan saja.

"Kami ingin ada bantalan sosial dan kenaikkan itu juga betul-betul bisa digunakkan agar ruang fiskal muncul bagi program nyata masyarakat, seperti revitalisasi pasar tradisional, pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas), dan sebagainya," tutup Andi.

Editor : Bayu Probo