Jokowi-JK Tak Perlu Minta SBY Naikkan BBM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak perlu `mengemis` kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran. 

"Jikapun pemerintahan "Jokka (Jokowi-Kalla) yang menaikkan harga BBM haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokowi-JK untuk memindahkan anggaran APBN," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi di Jakarta, Minggu (31/8).

Fahmi mengatakan selama ini anggaran selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup dan ini perlu dipindahkan ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat". 

"Logika yang harus dibangun bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia mintak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi," ujarnya.

"Saya istilahkan pemerintahan JOKKA ini tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Jalan keraguan dan pencitraan yang diambil Yudhoyono tidak pantas ditiru oleh pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.

Menurut dia, tidak perlu menengok kebelakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan Yudhoyono selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM dengan alasan klasik demi subsidi rakyat tapi dengan skema menggunakan "tangan" pihak ketiga tanpa membiarkan Pertamina langsung impor sendiri.

Fahmi, lanjutnya, langkah revolusi mental yang terpenting harus dilakukan bersamaan oleh pemerintahan Jokowi-JK setelah menaikkan BBM adalah segera mendesak dan memberikan dukungan politik, moril, dan materil.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi cepat dan kajian mendalam siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati "pesta pora" atas tata niaga BBM selama era ini.

Sehingga, katanya, kedepan publik dan rakyat bisa memahami kebijakan menaikkan BBM juga diikuti dengan upaya membersihkan dan menyita untuk negara hasil-hasil kejahatan tata niaga BBM yang dinikmati birokrat korup.

"Mas Jokowi dan Daeng Ucu dipilih publik karena ada keyakinan bahwa Anda berdua punya integritas dan niat baik juga antitesis kepemimpinan Yudhoyono," katanya.

Sehingga menaikkan harga BBM diyakini publik bukan `vested interest` tapi karena Jokowi-JK harus mewujudkan program ditengah keterbatasan fiskal, sekaligus menghentikan "mafia minyak" yang menikmati impor BBM selama ini dan mengalihkan anggaran untuk mewujudkan visi-misi Trisakti yang dijanjikan.

"Ini saat tepat menggunakan ATM politik JOKKA (Jokowi-Kalla) karena disinilah tantangan dan seni kepemimpinan Anda berdua ditampilkan," ujarya.

Dikatakannya waktu dan sejarah akan membuktikan "jebakan batman" siapa yang kena. Yang menaikkan BBM saat ini atau yang membiarkan carut marutnya tata niaga BBM selama ini. 

"Kejahatan terorganisir hanya bisa dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula. Jokowi-JK harus mampu mengorganisir kebaikan itu," kata salah satu inisiator PDIP Projo ini. (Ant)