Jokowi Kembali Gunakan Formasi 34 Kementerian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden RI Joko Widodo kemungkinan menggunakan formasi 34 kementerian. Ini artinya Jokowi kembali menggunakan formasi seperti yang pernah disampaikannya di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9) lalu.

Hal ini disampaikan Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Merdeka, Kamis (23/10).

"Jumlahnya 34 kementerian. Ini relatif 99 persen-lah, selesai tadi sore," kata dia.

"Komposisinya masih sama 16-18," Andi menambahkan.

Andi mengumumkan, seleksi penentuan susunan kabinet telah 99 persen dan masing-masing pos dinilai sudah diisi sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia juga menyatakan, Presiden mengirimkan surat meminta pertimbangan ke DPR karena perubahan kementerian yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai akan mengakibatkan pergeseran alokasi pada APBN.

"Relatif tidak mengubah pos-pos anggaran secara signifikan kecuali Kemenko Maritim," kata dia.

Hal itu, lanjut Andi, karena Kementerian Koordinator Maritim adalah kementerian baru yang bukan merupakan hasil penggabungan atau pemisahan berdasarkan daftar kementerian dari zaman Presiden SBY.

Di awal pengumuman formasi kabinet, Senin (15/10), Jokowi dan Jusuf Kalla mengatakan kabinetnya akan terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 orang profesional dari partai politik. Dari 34 kementerian itu, tiga di antaranya merupakan kementerian koordinator atau yang disingkat kemenko.

Namun pada Jumat (10/10), Jokowi menyatakan jumlah kementerian itu menyusut menjadi 33 kementerian dengan empat kemenko (komposisi 18 menteri dari kalangan profesional dan 15 orang profesional dari partai politik). Lima hari kemudian, Jokowi kembali menegaskan bahwa kabinetnya akan terdiri dari 33 menteri.

Tidak Tahu Nama

Selanjutnya, saat ditanya siapa saja nama yang mengisi pos-pos kementerian di Pemerintahan Jokowi JK, Andi mengaku tidak tahu persis. Menurut dia, tidak semua calon menteri yang bakal dimasukkan ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK dipanggil ke Istana.

"Tidak seluruhnya dilakukan fit and proper test di Istana," kata Andi.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena ada calon-calon menteri yang telah cukup dikenal baik oleh Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut dia, juga ada sejumlah calon menteri yang telah lama bekerja sama dengan Presiden di waktu dahulu. "Sehingga cukup ditelepon," tutur Andi Widjajanto. (Ant)

Editor : Bayu Probo