Jokowi: Kenaikan Harga BBM Tidak Bisa Ditunda

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun dalam lima tahun terakhir. Subsidi tersebut menurut dia salah sasaran karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Oleh karena itu, ia menegaskan rencana kenaikan harga BBM tidak mungkin ditunda-tunda lagi.

“Subsidi akan dialihkan untuk kegiatan produktif. Jadi, ini tidak bisa ditunda-tunda lagi,” Presiden Jokowi menjelaskan di Brisbane Jumat (14/11) malam, dalam pertemuan dengan WNI yang bermukim di Australia. Pertemuan itu disiarkan secara live streaming via Youtube. Pada pertemuan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Dubes RI untuk Australia Nadjib Rifhat Kesoema dan istrinya, Nino Nadjib Riphat.

Menurut Jokowi, subsidi BBM dalam lima tahun terakhir jauh lebih besar bila dibandingkan dengan subsidi untuk kesehatan yang hanya Rp 220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 570 triliun. Tahun depan, ia menambahkan, subsidi BBM bisa menembus angka Rp 430 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM.

Jokowi menyatakan tidak peduli popularitasnya turun dengan kebijakan menaikkan harga BBM ini. “Paling juga sebulanlah (popularitas saya turun). Setelah itu paling juga pada minta foto-foto selfie lagi,” canda Jokowi, sebagaimana dilansir laman resmi Setkab RI.

Ia menegaskan bahwa tidak populer merupakan risiko pemimpin. “Saya tidak peduli. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko,” kata dia dalam pertemuan yang diselenggarakan di Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, tersebut.

Menurut Jokowi, penurunan popularitas akibat menaikkan harga BBM tidak akan lama. Jika masyarakat nanti sudah bisa menikmati manfaat pengalihan subsidi, misalnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, maupun Kartu Indonesia Sehat, ia yakin popularitasnya akan pulih.

Jokowi belum bersedia mengungkapkan besaran kenaikan BBM. Pemerintah, menurut dia, masih mengkaji dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, inflasi, dan ketersediaan logistik.

“Nanti kalau sudah sampai di Jakarta kan harus kalkulasi lagi, karena kita harus mengerti harga minyak di dunia, sudah turun kalkulasinya seperti apa,” kata Jokowi.

Bukan Soal Berani Tidak Berani

Sementara itu, Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Endriartono Sutarto menilai, menangani permasalahan BBM di Indonesia bukan soal berani atau tidak berani, melainkan kepedulian kepada rakyat miskin.

“Menaikkan harga BBM itu bukan soal berani atau tidak berani. Siapa takut! Tapi tega atau tidak tega melihat rakyat miskin hidup makin sengsara,” kata Endriartono, lewat akun twitternya @endrisutarto hari ini, Sabtu (15/11).

Panglima TNI yang menjabat pada periode 2002-2006 itu mengatakan menaikkan harga BBM hanya merupakan jalan pintas yang paling mudah dilakukan siapa pun, tanpa perduli adanya korban utamanya, yaitu rakyat kecil. Selain itu, menurut dia, menaikkan harga BBM hanya menyelesaikan satu masalah saja, yaitu permasalahan defisit anggaran atau APBN. “Padahal, banyak masalah lain akibat ketergantungan BBM,” tutur dia.

Menurut Ketua Tim Analisis dan dan Advokasi KPK 2011-2012 ini, ketergantungan pada BBM harus dihilangkan dengan cara BBM digunakan hanya terbatas pada yang tidak bisa diganti dengan sumber energi lain. Avtur untuk pesawat, misalnya. “Kalau dilakukan konversi maka kita tidak lagi bergantung pada minyak impor. Rakyat sejahtera dengan harga murah, mafia minyak mati dengan sendirinya,” kata dia.

Selanjutnya, Endriartono mengusulkan agar Pemerintah melakukan konversi penggunaan BBM ke batubara dan gas bumi. “Transportasi darat seharusnya pakai BBG. Bagi yang tetap pakai BBM, harus pakai BBM nonsubsidi. Selebihnya dikonversi dengan batu bara, geotermal, dan gas,” kata dia.

“Menaikkan harga BBM subsidi agar kita tetap bergantung pada minyak impor artinya kita akan pertahankan eksistensi mafia minyak dengan korbankan rakyat,” Endriartono menegaskan.

Editor : Eben Ezer Siadari